Kunjungan Ke Eropa dan Sistem Offset

Ilustrasi (republika.co.id)

Oleh Bimo Joga Sasongko*

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa, yaitu Jerman, Inggris, Belgia dan Belanda. Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki Comprehensive Partnership Agreement (CPA) dengan Uni Eropa.

Keberadaan CPA perlu segera disertai langkah konkret dan strategis. Salah satu langkah konkret itu sebaiknya terkait sistem offset untuk mencetak sumber daya manusi (SDM) berkelas dunia untuk membangun Indonesia.

Pemerintah perlu mengelola sistem offset terkait dengan berbagai macam belanja ke luar negeri maupun pembangunan berbagai macam infrastruktur. Terutama bagi pembelian dengan jumlah anggaran yang besar. Misalnya pembelian pesawat terbang untuk penerbangan sipil maupun keperluan militer.

Offset dapat diartikan sebagai mekanisme timbal balik. Perlu lembaga pengelola offset yang diisi oleh para ahli yang mengerti tentang ahli teknologi, konsultan pendidikan internasional dan ahli tentang bisnis dan nilai tambah industri. Lembaga offset harus mengerti betul tujuan ekonomis dari offset yang bisa memperluas lapangan kerja dan mengoptimalkan devisa keluar negeri. Selanjutnya lembaga offset juga harus memahami betul tujuan ahli teknologi di berbagi tingkatan.

Idealnya lembaga offset dibentuk oleh Presiden dan harus mampu berkoordinasi lintas kementerian. Sehingga belanja kementerian dan belanja negara lain keluar negeri dengan jumlah nominal tertentu, sebaiknya ditempuh dengan mekanisme offset. Begitu juga ada ketentuan offset tersendiri bagi perusahaan patungan swasta dan pemerintah, atau swasta murni, bagaimana pemberlakuan offset yang ideal.

Lembaga offset harus mampu menjalankan fungsi strategisnya yakni inventarisasi potensi yang bisa dikembangkan terkait offset. Kemudian memiliki data base yang akurat terkait perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mampu menerima offset. Kemudian melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan offset serta mengatasi jika ada hambatan di lapangan.

Skema offset sebaiknya mencakup transfer teknologi, co-production atau produksi bersama di Indonesia untuk komponen dan struktur, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan. Yang terdiri dari direct offset dan indirect offset.

Direct offset merupakan konpensasi langsung berhubungan dengan kontrak pembelian. Sedangkan indirect offset atau biasa disebut offset komersial biasanya berbentuk buyback, bantuan pemasaran/pembelian senjata yang sudah diproduksi oleh negara berkembang tersebut, produksi lisensi, hingga transfer teknologi dengan mendidik SDM.

Perjanjian kontrak pengadaan sebaiknya menekankan transfer of technology (ToT) dengan mengirimkan SDM untuk belajar dan magang diluar negeri. Apalagi kondisi SDM penerbangan saat ini seperti tergambar pada postur SDM pada PT Dirgantara Indonesia, sebagian besar sudah berusia menjelang pensiun.

Kemandirian Bangsa

Mereka itu adalah kebanyakan adalah hasil didikan atau program pengembangan SDM teknologi nasional pada tahun 80-an yang dilakukan oleh BJ Habibie. Program di atas ditempuh dengan mengirimkan lulusan SMA untuk kuliah ke luar negeri lewat beasiswa. Program pengembangan SDM teknologi ini berhasil mengirimkan ribuan pemuda Indonesia untuk kuliah di perguruan tinggi terkemuka di luar negeri hingga meraih gelar S-3.

Strategi Pembangunan Presiden Jokowi mengedepankan kemandirian bangsa dan penguasaan teknologi oleh putra-putri bangsa sendiri. Untuk itu perlu memasukan faktor pengembangan SDM teknologi dalam setiap perjanjian pembangunan infrastuktur dan pembelian teknologi canggih dari luar negeri. Baik yang dilakukan oleh kementerian, BUMN maupun swasta.

Pembangunan infrastruktur akan terus berkelanjutan dan mengalami berbagai masalah pelik ke depan. Sehingga perlu tenaga ahli anak negeri yang berhasil melakukan transfer teknologi dan industri.

Sederet belanja yang mengandung teknologi canggih sebaiknya disertai dengan sistem offset. Apalagi produk yang dibeli terkandung masalah klasik, yakni sulitnya optimasi penggunaan dan perawatan yang membutuhkan biayadan daya dukung SDM teknologi yang mumpuni.

Belanja BUMN, misalnya PT Garuda Indonesia yang tahun ini menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar US$500 Juta setara Rp. 6,8 Triliun untuk ekspansi bisnis juga harus memakai skema offset. Belanja Garuda tersebut antara lain pembelian sebanyak 23 pesawat terdiri dari 15 pesawat untuk garuda dan delapan pesawat untuk citilink. Selain itu juga menambah lima airbush A330 dan satu boeing 777 untuk memenuhi kebutuhan penerbangan rute internasional.

Mestinya pembelian oleh Garuda harus disertai offset. Itu bisa saja dengan mengandeng industri dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia yang sebenarnya pernah membuat pesawat N-250. Dengan demikian langkah Garuda yang terus bertransformasi sejalan pertumbuhan postif industri penerbangan dan rencana pemerintah mengembangkan infrastruktur transportasi udara dengan membuka bandara-bandara baru bisa berfungsi ganda.
Perlu juga transparasi pengadaan pesawat terbang, menyangkut masalah teknis pesawat, skema pembiayaan, pengembangan SDM, hingga jadwal penyerahan pesawat untuk dioperasikan.

Beberapa waktu lalu publik sempat tercengang oleh pengumuman Airbush yang mendapat pesanan dari maskapai Lion Air sebanyak 234 unit Airbus. Kontrak yang ditandatangani Lion Air pada 2013 dilakukan di Istana Elysee merupakan pemecah rekor. Nilai Kontrak yang mencapai € 18,4 miliar atau sekitar 230 triliun merupakan order terbanyak yang pernah diterima sepanjang sejarah Airbus.

Kontrak diatas menjadi leverage bagi Airbus dan juga Prancis untuk mengatasi kelesuan ekonomi di kawasan Eropa. Dengan nilai kontrak yang fantastis tersebut mestinya Presiden Prancis juga turut mendorong adanya offset SDM penerbangan untuk ratusan bahkan ribuan pemuda Indonesia untuk belajar perguruan tinggi dan pusat ristek penerbangan di Prancis.***

* Penulis merupakan Ketua Umum IABIE. Tulisan ini dipublikasikan pertama kali di Harian Kontan pada tanggal 19 April 2016.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: