Visi Indonesia dan Kualitas SDM

Ilustrasi (Foto: gapurabali.com)

Oleh Bimo Joga Sasongko*

Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar beberapa waktu lalu merekomendasikan agar Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan lagi dengan tajuk Visi Indonesia 2045. Visi tersebut sekaligus menjadi grand design pembangunan nasional.

Rakernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebelumnya juga telah mengemukakan pentingnya menghidupkan GBHN dalam tajuk Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Langkah menghidupkan GBHN memang tidak sekadar menyusun kembali naskah atau dokumen pembangunan, tetapi juga termasuk menyusun metode untuk mewujudkan kekuasaan atau pemerintahan yang efektif dan berdaya saing. Itu karena rumusan GBHN yang sebagus apa pun, akan percuma jika sistem kekuasaan tidak efektif. Justru faktor penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berdaya saing tinggi adalah mencetak sumber daya manusia (SDM) bangsa yang unggul.

Tranformasi menjadi negara maju mustahil berlangsung tanpa disertai dengan mencetak SDM unggul di segala bidang. Sejarah menunjukkan bahwa untuk mencetak SDM unggul, maka langkah pengiriman mahasiswa untuk belajar ke luar negeri adalah tepat. Pengiriman ribuan mahasiswa (pemuda) untuk belajar di negara maju adalah penting guna transfer teknologi.

Ini dimulai sejak zaman Soeharto. Pada saat BJ Habibie menjadi Menristek, ia telah mengirim ribuan lulusan SMA ke berbagai negara maju. Langkah ini sebagai persiapan untuk menjalankan strategi tranformasi teknologi dan industri yang berbentuk 9 wahana iptek dan industri strategis seperti industri pesawat terbang (PT DI), maritim (PT PAL), persenjataan (PINDAD), industri baja ( PT Krakatau Steel), industri perkeretaapian nasional (PT INKA), industri nuklir dan PLTN ( BATAN) dan sebagainya.

Sayangnya, sejak 1997 berbagai program beasiswa ke luar negeri yang dirintis oleh BJ Habibie dihentikan tanpa alasan yang jelas. Dengan demikian kesempatan pemuda Indonesia berbakat dari berbagai golongan untuk kuliah di luar negeri menjadi tertutup.

Sistem Lab Based Education

Data statistik menunjukkan, dalam lima tahun terakhir jumlah mahasiswa asing yang belajar di Amerika Serikat terus meningkat. Mahasiswa asal Tiongkok berjumlah sekitar 157.000 orang, India 103.000, Jepang 21.000 orang, dan Indonesia sekitar 5000 – 6000 orang. Di Jerman, mahasiswa asal Indonesia sekitar 2000 orang, namun mahasiswa Tiongkok di Jerman sampai 25.000 orang. Begitu juga di Australia, mahasiswa Indonesia 11.000 orang, sedangkan asal Vietnam 10.000 orang. Padahal, penduduk Vietnam hanya sekitar 90 juta orang.

Artinya, kalau penduduk Indonesia 250 juta orang atau sekitar tiga kali Vietnam, idealnya mahasiswa Indonesia di Australia 30.000 orang. Nyatanya, mahasiswa kita yang belajar di negeri Kanguru itu hanya 11.000 orang. Artinya, Indonesia masih tertinggal dalam mengirimkan mahasiswa Indonesia ke negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Australia dan Jerman.

Selama ini, mindset orang Indonesia adalah ingin sekolah keluar negeri untuk program S2 nya saja. Inilah yang membuat Indonesia jauh tertinggal dengan negara lain. Kini pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang gencar membangun berbagai macam infrastruktur fisik dan program rekayasa untuk memenuhi swasembada pangan.

Maka dibutuhkan SDM yang unggul dan menguasai tren global tentang riset dan teknologi terkini. Untuk itu, kita perlu kembali gencar mengirim para lulusan SMA langsung untuk belajar di perguruan tinggi di negara maju. Hal ini lebih efektif karena para lulusan SMA secara psikologis masih sangat idealis dan mudah melakukan revolusi mental saat belajar di luar negeri. Begitu pun dari segi rentang usia, lulusan SMA memiliki waktu yang cukup untuk mendalami iptek secara komprehensif.

Keinginan untuk mengirimkan mahasiswa untuk belajar ke luar negeri adalah karena sistem pendidikan  di sana yang menekanakan sistem lab based education (LBE) yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi di dalam negeri.

Sistem LBE adalah pendidikan yang dikaitkan dengan proyek riset atau tugas akhir di laboratorium canggih. Ada baiknya kini kita perlu mengangkat kembali SDM teknologi yang dahulu dipersiapkan oleh BJ Habibie lewat beasiswa ikatan dinas kuliah di luar negeri untuk menangani transformasi industry dan teknologi berbagai bidang.

Pada saat ini mereka tetap eksis dan telah menemukan jalan masingmasing untuk mengabdikan kompetensinya kepada negeri ini. Penerima beasiswa ikatan dinas ke luar negeri searah dengan paradigma global brain circulation seperti yang dikemukan oleh Paul Krugman, penerima hadiah Nobel Ekonomi. Para penerima beasiswa LN yang dikirim sejak mereka lulus SMA lebih mudah menjadi sosok versatilis. Sosok itu telah menjadikan kompetensi dan pengalaman sewaktu kuliah dan magang kerja di LN sebagai modal penting untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa atau bisnisnya. Hal itu tidak mengherankan karena sistem pendidikan di Negara maju bisa menjadi problem solving yang hebat untuk berbagai kehidupan.

Karena kurikulum mengalami perbaikan yang terus menerus, berkembang setiap detik dan sangat memperhatikan kerja detail. Perjalanan suatu bangsa sangat membutuhkan solusi multidisiplin dan multiplatform namun tetap sesuai dengan konteks permasalahan lokal yang timbul. Di sinilah Gartner mendefinisikan versatilis sebagai sosok yang memiliki pengalaman, kemampuan menjalankan berbagai tugas yang beragam dan multidisiplin (versatile).

Hal itu sekaligus untuk menciptakan pengetahuan baru, kompetensi dan keterkaitan yang kaya dan padu guna mendorong perbaikan tatakelola dan nilai bisnis.

Inovasi dan Kreativitas

Sebelum menghidupkan kembali GBHN, ada baiknya kita berani mengevaluasi dan mencari faktor penyebab kegagalan atau kemandulan sistem yang ada selama ini, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Evaluasi tersebut juga termasuk eksistensi Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Jangka Menengah Daerah.

Selama ini rakyat menilai bahwa RPJMD dan RPJPD terlihat tidak realistis dan ketinggalan jaman. Jika kita cermati kondisi saat ini, ada sederet kelemahan mendasar dalam Perda RPJPD dan RPJMD yang dibuat oleh hampir semua pemerintah daerah dan lembaga legislatif.

Terlihat dengan jelas jika isinya memang belum menekankan faktor inovasi segala bidang, daya kreativitas serta faktor berpacu dalam menyelenggarakan pemerintahan Hal itu disebabkan belum adanya dukungan SDM unggul yang visioner dan bisa menyusun cetak biru yang hebat serta didukung expert system sebagai alat yang andal untuk menyusun rencana pembangunan, pembuatan keputusan dan pengendalian pembangunan.

Sebagai catatan, expert systems yang banyak dipakai negara-negara maju biasanya dibuat atas kerangka kerja fakta dan jawaban terhadap situasi yang sudah dianalisasi secara valid dan terstandardisasi.***

* Penulis merupakan Ketua Umum IABIE. Tulisan ini dipublikasikan pertama kali di Investor.id pada tanggal 29 Januari 2016.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: