URGENSI BASIS DATA MUSIK

URGENSI BASIS DATA MUSIK

Pikiran Rakyat, Sabtu 9 Februari 2019

Penulis : Hemat Dwi Nuryanto, Ketua III Bidang ICT, Ekonomi Kreatif dan Media IABIE

Predikat Bandung sebagai kota musik perlu diapresiasi lebih jauh lagi dengan teknologi terkini. Di kota ini sekitar 250 grup band dan kelompok musik masih eksis dan kini terus berkreasi. Beberapa diantaranya telah menjadi band nasional.  Harian Pikiran Rakyat pernah mendata entitas musik yang eksis di Kota Bandung. Proses pendataan itu kini perlu ditingkatkan fungsi dan teknologinya hingga mengkait dengan hak ekonomi insan musik.

Survei global oleh Citigroup menunjukkan bahwa para musisi selama ini hanya menerima sekitar 12 persen dari seluruh hasil industri musik. Musisi hanya menerima uang sebesar 5 miliar dolar AS dari total pendapatan 43 miliar dolar AS per tahun.

Untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan diatas perlu mewujudkan basis data industri musik di Tanah Air. Basis data tersebut sangat penting untuk mengatasi pembayaran royalti oleh berbagai pihak. Dan sebagai solusi masalah layanan musik streaming yang kini masih bermasalah dalam hal pembayaran royalti dan pembayaran kepada pencipta lagu.
Mestinya dengan pendapatan streaming yang makin tumbuh dan berkembang, pemegang hak cipta mendapatkan imbalan yang lebih besar dan hak itu mestinya mudah didapat tanpa berbelit-belit.

Hingga kini salah satu risiko dan masalah dalam model bisnis musik streaming adalah kurangnya kesepakatan lisensi dengan pemegang hak utama. Di Indonesia, untuk menikmati layanan premium musik sreaming harus membayar Rp 50 ribu per bulan. Pengguna premium akan menikmati layanan tanpa iklan. Dengan kualitas audio yang lebih bagus, dengan bitrate hingga
Basis data industri musik yang sedang dirancang pemerintah melalui Badan Ekonomi Krearif (Bekraf) bernama Portamento harus segera dituntaskan. Database dengan teknologi blockchain terintegrasi ini diharapkan lebih transparan bagi pemilik hak cipta karya musik.

Industri musik nasional hingga kini belum memiliki pusat data yang komprehensif. Hal ini membuat benang kusut perkara hak cipta tak kunjung teratasi.
Para pencipta lagu dan pemusik menaruh harapan pada tahun 2019 sebagai momentum untuk membenahi sistem pemungutan royalti yang menjadi hak dirinya. Mereka berharap hak ekonominya tidak sirna karena tidak mampu dipungut oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Pencipta lagu dan pemusik menuntut agar para komisioner LMKN yang dikelompokan dalam dua bidang yakni kelompok pencipta lagu dan musik serta kelompok hak terkait mampu bekerja secara efektif.

Hingga kini pemungutan royalti hasilnya belum menggembirakan. Sosialisasi peran dan tugas LMKN juga masih kurang sehingga sering terjadi silang sengketa antar pemangku kepentingan. Kondisinya semakin sulit karena revolusi industri musik global terus berlangsung.
LMKN yang mengatur LMK-LMK yang tersebar di Tanah Air, khususnya di Kota Bandung perlu mengoptimasikan pemungutan royalti dan membantu melakukan transformasi digital terhadap karya para pencipta. Industri musik telah berubah dengan cepat, karena arus distribusi digital yang terus meningkat dan berevolusi. Secara global musik streaming semakin mendominasi. Peningkatan layanan streaming musik dan layanan berbasis cloud atau komputasi awan juga akan meningkatkan personalisasi real-time.
Komisioner LMKN mesti memahami masa depan kondisi industri musik. Yang diwarnai algoritma pemilihan musik yang menggabungkan lebih banyak variabel Big Data dan Machine learning sebagai teknologi kecerdasan buatan atau AI.

Personalisasi AI musik nantinya akan mencakup sumber Big Data yang dikirim secara real-time melalui umpan data berbasis cloud yang tidak hanya dikelola oleh user, namun juga berasal dari media sosial, riwayat pembelian, dan kebiasaan mendengarkan dari smartphone, mobil, dan perangkat lain.
LMKN telah membentuk sebuah lembaga Koordinator Pelaksanaan Penarikan dan Pendistribusian Royalti yaitu KP3R. Lembaga bertugas menarik, menghimpun dan memberikan royalti kepada yang mempunyai hak.

Sayanganya KP3R belum berhasil menjalankan tugasnya secara efektif. Akibatnya penarikan royalti masih kecil dan terjadi silang sengketa dengan pihak terkait seperti rumah bernyanyi atau karaoke.

Berdasarkan hasil penelitian pengelola rumah bernyanyi banyak yang tidak mengetahui eksistensi KP3R.
Pihak rumah bernyanyi lebih mengenal lembaga lain seperti YKCI, WAMI, RAI dibanding KP3R.  Padahal KP3R merupakan pelaksana pemungutan royalti yang diamanatkan oleh LMKN. Lagu dan musik merupakan sumber daya nasional yang belum terkelola secara optimal. Perlu terobosan dan platform baru bagi industri musik, sehingga segenap insan lagu dan musik bisa berkembang dan menikmati keuntungan ekonomi yang menggembirakan.

LMKN memegang amanah bangsa dan segenap pemangku kepentingan industri musik nasional, para komisioner yang bertugas harus memiliki visi yang kuat dan daya inovasi untuk menerobos stagnasi.
Melihat kondisi saat ini, perlu mengelola sumberdaya musik yang lebih baik lagi. Saatnya Indonesia mendesain ulang strategi pemasaran musik yang diikuti dengan optimasi pemungutan royalti yang adil dan transparan berbasis platform terkini. Apalagi pemerintah bertekad mengangkat kekayaan sumber daya musik tersebut dalam konteks pengembangan ekonomi dan industri kreatif.

Jangan sampai kekayaan lagu dan musik yang merupakan karya kreatif anak bangsa yang sangat beragam mulai dari Sabang hingga Merauke tidak disertai oleh ekosistem yang sehat sesuai dengan tantangan zaman.

Untuk mewujudkan ekosistem sumberdaya musik yang baik diperlukan strategi dan desain baru pemasaran musik nasional dan pemungutan royalti yang efektif yang mengedepankan sinergi antara industri musik dan inovator teknologi dalam negeri, sehingga tidak kalah langkah dengan industri musik global.
Desain baru itu menuju kepada penyatuan antara kegiatan promosi, distribusi dan pemungutan royalti. Kita masih prihatin, layanan musik streaming pun hingga kini masih bermasalah dalam hal pembayaran royalti dan pembayaran kepada pencipta lagu. Mestinya dengan pendapatan streaming yang makin tumbuh dan berkembang, pemegang hak cipta mendapatkan imbalan yang lebih besar dan hak itu mestinya mudah didapat tanpa berbelit-belit.

Padahal musik streaming sudah memakai aplikasi teknologi terkini. Peningkatan layanan streaming musik dan layanan berbasis cloud juga akan meningkatkan personalisasi real-time. Konsumen akan tertarik pada layanan musik yang tidak hanya sesuai dengan selera individu dan perkembangannya, namun juga dengan cerdas merekomendasikan musik baru.

Melihat ekosistem industri musik saat ini, yang paling penting adalah mendorong LMK-LMK yang telah terbentuk di beberapa daerah untuk mengelola hak hak pencipta dan artis dengan platform baru. Tanpa menerapkan platform berbasis teknologi terkini seperti big data dan blockchain, maka LMK-LMK tersebut akan sulit untuk mendapatakan data konsumsi dari semua potensi pengguna lagu dan musik. Yang terdiri dari penyedia layanan music streaming, radio, TV, rumah bernyanyi, kafe, hotel dan kantor-kantor.
Komisioner LMKN harus mampu memecah kebuntuan terkait relasi ekonomi dengan lembaga penyiaran. Lewat dialog yang saling menguntungkan dengan ukuran ukuran baru yang lebih kuantitatif lewat teknologi.

Terkait dengan relasi diatas lembaga penyiaran adalah wahana sosialisasi untuk menumbuhkan permintaan atau konsumsi lagu dan musik yang efektif. Sedangkan big data dan blockchain akan mencatat konsumsi dan penjualan serta pendapatan industri musik secara cepat dan akurat. Kemudian aplikasi e-Payment mempercepat distribusi royalti dari pencipta lagu dan musik. (*)

%d blogger menyukai ini: