Refleksi 20 Tahun Reformasi: Memperbarui Semangat Reformasi Berbasis Kemajuan Iptek

Sejarah mencatat Indonesia mengalami krisis ekonomi pada 1997. Krisis moneter dan keuangan yang semula terjadi di Thailand pada bulan Juli 1997 menjalar ke Indonesia. Dari beberapa negara Asia, Indonesia mengalami krisis paling parah. Solusi yang direkomendasikan IMF justru memperparah kondisi. Krisis ekonomi mengakibatkan rakyat menderita. Pengangguran melimpah dan harga kebutuhan pokok melambung. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di mana-mana. Daya beli masyarakat sangat terpuruk. Bahkan, hingga bulan Maret 1998 rupiah menembus angka Rp 16.000,00 per dolar AS. Masyarakat cenderung menukarkan rupiah dengan dolar. Meskipun pemerintah membuat program Gerakan Cinta Rupiah tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan. Krisis moneter tersebut telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Krisis ini ditandai adanya keterpurukan di segala bidang kehidupan bangsa. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menurun.

Krisis multidimensional mendorong lahirnya gerakan reformasi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh affirmative, kaum pofesional, buruh dan mahasiswa. Pada prinsipnya  Reformasi adalah tuntutan perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum.

Setelah 20 tahun gerakan Reformasi kita melihat ada faktor yang kurang sesuasi dengan harapan. Masyarakat melihat hingga kini euforia politik tiada henti dan semakin membuat perselisihan hingga perpecahan sesama anak bangsa. Kinerja parpol semakin transaksional sehingga sulit melahirkan tokoh-tokoh yang berjiwa negarawan. Rakyat melihat sejak gerakan Reformasi 1998, sistem politik nasional penuh dengan hiruk pikuk politik dagang sapi. Padahal rakyat berharap adanya pemerintahan segala tingkatan yang kinerjanya lebih efektif serta menghasilkan kerja detail sebaik mungkin untuk negerinya. Kerja detail menghadapi ekonomi dunia yang sangat fluktuatif merupakan keniscayaan.

Sejak Reformasi 1998 pemerintah pusat hingga daerah masih diwarnai ketidakefektifan. Dengan mata telanjang rakyat menyaksikan para pejabat di negeri ini sering terlihat letih lesu akibat aktivitas di rumah dan di kantor partai, bukan karena beban kerja resmi yang menjadi tanggung jawab jabatannya.Keterlibatan pejabat dalam tarik menarik dan dagang sapi politik dalam Pemilu atau Pilkada justru membuat pemerintahan dalam berbagai tingkatan kehilangan efektifitasnya. Akibatnya negeri ini tenggelam dalam situasi disinfluencing. Dalam persaingan global sekarang ini pemimpin pemerintahan mestinya sekuat daya mencegah hal-hal yang mengakibatkan situasi disinfluencing. Situasi itu dalam bahasa sederhana berarti kegagalan memberikan motivasi kebangsaan menghadapi masalah pelik.

Semangat Gerakan Reformasi 1998 harus terus dilanjutkan dengan cara yang lebih baik yang sesuai dengan kemajuan zaman. Reformasi total disegala bidang harus berbasis kemajuan Iptek. Reformasi total segala bidang tersebut antara lain menuntut adanya postur segenap aparatur negara yang bersih dan tidak ada lagi KKN. Hingga kini reformasi birokrasi di Indonesia belum berjalan seperti yang diharapkan.Totalitas reformasi birokrasi harus bersifat 3C yakni clarity, consistency, dan commitment ( adanya kejelasan, konsistensi, dan kebulatan tekad).

Salah satu faktor penyebab cita-cita gerakan Reformasi tahun 1998 belum terwujud dengan baik karena masih tumpulnya reformasi pendidikan. Pendidikan untuk mencetak SDM nasional yang menggerakkan pembangunan masih terlihat lambat dan sarat masalah teknis. Meskipun anggaran pendidikan nasional sudah mencapai 20 persen dari APBN, tetapi belum menghasilkan postur SDM nasional yang berdaya saing global.

Reformasi pendidikan adalah kunci kebangkitan suatu negeri. Kebangkitan nasional adalah tujuan gerakan Reformasi. Kebangkitan nasional bisa diwujudkan, seperti prediksi lembaga internasional PricewaterhouseCoopers (PwC) yang merupakan konsultan dan jasa professional terbesar di dunia saat ini.PwC pada tahun 2017 mengeluarkan hasil kajian dan prediksi bahwa Indonesia berdasarkan Market Exchange Rate (MER) diproyeksikan pada tahun 2030 akan menjadi peringkat ke-9 PDB terbesar di dunia atau menjadi peringkat-8 berdasakan Purchase Power Parity (PPP).

Prediksi PwC tersebut bisa menjadi kenyataan dengan syarat jika bangsa Indonesia memiliki strategi pembangunan yang tepat yang didukung oleh tersedianya jumlah SDM terbarukan berdaya saing Iptek.

Kebangkitan nasional yang diidam-idamkan oleh segenap aktivis gerakan reformasi sangat ditentukan oleh SDM nasional yang unggul dan berdaya saing. SDM tersebut tidak hanya berprofesi sebagai birokrat, tetapi yang lebih penting SDM unggul tesebut juga mau terjun secara total sebagai pengusaha atau wiraswasta berbasis lokal.

Sesuai dengan teori pakar ekonomi David Mike Dallen yang menyatakan bahwa suatu negara akan bangkit dan terwujud  kemakmuran bila jumlah pengusaha cukup tinggi. Pada saat ini jumlah pengusaha Indonesia baru 3,10 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 225 juta. Sebagai pembanding, jumlah pengusaha di Singapura telah mencapai 7,2 persen Malaysia 5 persen, dan Thailand 4,5 persen. Dengan demikian untuk mencapai kebangkitan dan kemakmuran di Indonesia perlu meningkatkan sepuluh kali lipat atau mencetak lagi sekitar 8 juta start-up atau perusahaan rintisan selama tiga tahun kedepan.

Esensi kebangkitan nasional tidak bisa terwujud begitu saja. Dibutuhkan milestones bangsa dan strategi pembangunan. Seperti strategi transformasi BJ Habibie yang terartikulasikan kedalam narasi tinggal landas dan alih teknologi. Yakni lewat pembangunan industri maju dan pencetakan SDM unggul yang sangat progresif. Dengan jalan pengiriman lulusan SMA terbaik dari seluruh pelosok negeri untuk kuliah di pusat peradaban dunia dan pusat iptek di negara maju. Untuk menuju tinggal landas BJ Habibie mengedepankan kekuatan kapasitas otak “one million mega-bytes” dari segenap SDM bangsa.

Reformasi pendidikan sebaiknya melibatkan program Mentorship secara masif. Warga negara yang memiliki kriteria sebagai Supermentor sebaiknya diterjunkan ke sekolah-sekolah secara berkesinambungan. Para Supermentor juga bisa menjadi navigator atau penunjuk jalan bagi para lulusan SMA berbakat untuk belajar di Perguruan Tinggi terkemuka di luar negeri. Berbagai skema pengiriman siswa berbakat perlu dibuat, dari skema beasiswa dari negara lewat kementerian, beasiswa pemerintah daerah maupun pengiriman secara mandiri oleh para orang tua yang memiliki kemampuan dana.Sungguh tidak adil jika tunas-tunas muda berbakat tersebut kehilangan kesempatan untuk menjadi SDM bangsa yang hebat.

Atas perhatian dan kerjasama antara IABIE dan rekan-rekan jurnalis media massa, baik media cetak maupun elektronik, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

 

Jakarta,22 Mei  2018

Hormat Kami,

Ketua Umum                                                                                                

Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA                                                                   

%d blogger menyukai ini: