Kompleksitas Postur SDM DKI Jakarta

Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie memberikan pesan khusus kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk masa depan.

Habibie menekankan bahwa 70% dari SDM di bumi Indonesia berusia di bawah 35 tahun. Sedangkan negara maju seperti Jerman, postur SDM itu di atas 60 tahun. Oleh sebab itu perlu mencetak SDM terbarukan melalui pendidikan vokasi atau kejuruan.

Searah dengan pemikiran BJ Habibie, publik berharap agar gaya kepemimpinan gubernur baru tidak lagi mengedepankan pencitraan diri untuk kepentingan politik yang sempit. Ibu kota perlu kepemimpinan inovatif yang memiliki strategi hebat dalam mengelola postur SDM.

Selain itu, pemerintah provinsi lebih memfasilitasi secara total untuk peningkatan kompetensi SDM dalam bidangnya. Postur SDM di DKI Jakarta sangat kompleks, dari jenis profesinya sebanyak 3,23 juta orang atau 64,47% dari total penduduk ibu kota berprofesi sebagai pekerja atau buruh.

Diikuti berusaha sendiri atau wirausaha sebanyak 733,27 ribu orang (14,65%), sedangkan segmen yang terkecil adalah pekerja serabutan sebanyak 134,5 ribu orang (2,69%). Berdasarkan tingkat pendidikan, yang berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas) adalah yang terbanyak, yaitu 1,23 juta orang (24,68%), diikuti dengan pendidikan SMA Umum sebanyak 1,20 juta orang (23,97%) dan pendidikan SMA Kejuruan sebanyak 0,96 juta orang (19,17%).

Kompleksitas kondisi kependudukan dan masalah teknis perkotaan hanya bisa diatasi dengan gaya manajemen dan kebijakan yang inovatif. Pemimpin ibu kota harus bisa meningkatkan kapasitas inovasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Gubernur DKI Jakarta yang baru dilantik mewarisi masalah birokrasi yang cukup rumit. Untuk mengatasi masalah kinerja birokrasi perlu memperluas perspektif inovasi dan memadukan berbagai sasaran serta mengukur kinerja secara kuantitatif. Perlu metode yang tepat untuk mengukur setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit lembaga pemerintahan DKI.

Gerakan OK OCE yang digaungkan sejak masa  gubernur wakil gubernur DKI terpilih Anies- Sandi perlu diperluas agar postur SDM ibu kota lebih bernilai tambah dan makin sejahtera. Platform gerakan OK OCE yang merupakan gerakan berbasis swadaya masyarakat perlu diperkuat dengan mengadopsi keunggulan global. Gerakan OK OCE searah dan kongruen dengan pengembangan UMKM di Jerman yang kini menjadi tulang punggung perekonomian bangsa itu. Di mana UMKM menyumbang 40% dari total jumlah penerimaan negara Jerman. Juga berkontribusi 71% terdadap lapangan kerja dan 83% lapangan pendidikan di sana.

Keuletan dan daya inovasi UMKM di Jerman perlu diadopsi dalam program OK OCE Pemprov DKI. Pengembangan UMKM di Jerman pada awalnya terfokus pada pelatihan usaha bagi pemuda disertai skema pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Jerman (KfW). Bank pemerintah itu memiliki divisi yang memfokuskan diri sepenuhnya pada pendanaan UMKM. Ditinjau dari aspek ketenagakerjaan, UMKM di Jerman menyerap sekitar 79% dari total angkatan kerja di sana.

Anies-Sandi telah menggenggam modal sosial karena dia berhasil menunjukkan program dan model kepemimpinan yang diinginkan rakyat. Berbagai aset dan potensi ekononi yang dimiliki oleh Pemprov DKI perlu dikelola lebih baik sehingga bisa mendukung secara totalitas program ekonomi kerakyatan yang telah menjadi janji kampanye.

Aset Pemprov DKI perlu didayagunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal itu agar antara program ekonomi kerakyatan bisa sinkron dengan aset yang dimiliki. Oleh karena itu perlu pembenahan manajemen aset dan mencetak SDM yang menguasai sistem manajemen aset sesuai dengan perkembangan dunia.

Manajemen aset pemerintah daerah adalah persenyawaan dari manajemen, keuangan, ekonomi, teknik, dan praktik-praktik lain yang diterapkan pada aset fisik dan nonfisik dengan tujuan menyediakan layanan dengan cara yang paling hemat biaya dan memiliki kepastian hukum. Aspek tersebut mencakup pengelolaan seluruh siklus atau tahapan aset fisik maupun nonfisik yang terdiri atas tahap desain, konstruksi, komisioning, operasi, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, mengganti hingga dekomisioning atau pembuangan.

Pengembangan SDM yang berkompetensi mengelola asset daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No.78 tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan Pengeloaan Barang Milik Negara. SDM pengelola aset daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan.

Demikian juga pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal.

Masalah krusial terkait lingkup aset pemerintah daerah dimulai dengan kegiatan perencanaan dan penganggaran. Hal tersebut terlihat dalam hasil pemeriksaan BPK yang menemukan berbagai macam penyelewengan aset Pemprov DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta dituntut mampu mewujudkan optimasi aset kota sehingga bisa bernilai tambah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga. Keberadaan dan pengelolaan aset Pemprov DKI Jakarta akhir-akhir ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Para pejabat Pemprov DKI belum mengelola asset itu secara efektif, efisien dan profit. DKI Jakarta membutuhkan ahli manajemen aset yang merupakan profesi atau keahlian yang meliputi inventarisasi aset secara modern, legal audit, penilai aset, optimalisasi aset serta pengawasan dan pengendalian.

Definisi optimalisasi pemanfaatan aset adalah usaha yang harus dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik Pemprov DKI Jakarta.

Agenda kerja pertama Gubernur dan Wagub DKI Jakarta yang penting dan krusial adalah mencermati aset Pemprov DKI Jakarta. Kemudian bersama dengan lembaga terkait seperti BPK berkoordinasi terkait audit terhadap pemanfaatan seluruh aset existing use. Supaya modus penyalahgunaan aset yang merugikan atau terindikasi korupsi bisa diusut tuntas. Perlu evaluasi total terhadap perbandingan pendapatan dari asset atau Return on Asset (ROA).

Dari hasil evaluasi terhadap penerimaan dari masing-masing aset tersebut bila terdapat penyelewenagan agar langsung diproses secara hukum.

Bimo Joga Sasongko, Pendiri Euro Management Indonesia, Ketua Umum IABIE

%d blogger menyukai ini: