Sumber Daya Manusia Indonesia dan Tantangan Revolusi Teknologi

Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, pengurus Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) yang diwakili Ketua Umumnya, Bimo Sasongko menyampaikan sebuah refleksi kebangsaan.

Menurut Bimo, pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-72 dengan tema “Indonesia Kerja Bersama” merupakan momentum untuk mawas diri, memperbaiki kualitas segenap bangsa. Dia menyoroti masalah pembangunan manusia di Indonesia yang masih memprihatinkan seperti data yang dilansir badan dunia UNDP. Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas manusia Indonesia yang bergambar dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia menengah peringkat 113 dari negera 188 negara.

Oleh karena itu, menurutnya, sangat penting membentuk SDM terbarukan. Memperbaiki kualitas dan daya saing SDM bangsa yang merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. “Perlu terobosan dalam pembangunan manusia agar bisa membuahkan produktvitas yang tinggi serta meningkatnya nilai tambah lokal. Saatnya kerja yang cerdas dan berkualitas, bukan kerja asal kerja”. Tulis Bimo dalam rilis yang disampaikan kepada Media Doeta Indonesia, Sabtu (19/8/2017).

Bimo juga menyatakan bahwa Indonesia “kerja bersama” disemangati oleh nilai tradisi keIndonesiaan yang telah membumi berabad-abad. Esensi kerja bersama adalah “holopis kuntul baris” yang identik dengan prilaku gotong royong ajaran leluhur bangsa. Lalu diformulasikan secara ideologis oleh Presiden RI pertama Soekarno.

“Gotong royong mesti tulus memikul beban bersama, menikmati bersama secara murah meriah dan guyup seperti nikmatnya santap menu rakyat nasi liwet Solo dan coto Makassar,” tulis Bimo.

“Perlu merumuskan arah dan platform gotong royong sebagai energi kolektif kebangsaan untuk hadapi persaingan global yang makin sengit. Menurut Bung Karno Gotong Royong merupakan pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua “ Bimo menambahkan.

Menurutnya Gotong royong bukannlah sesuatu yang sudah jadi atau Given. Gotong royong memerlukan rekayasa dan pembangunan manusia untuk mencatak SDM terbarukan menurut Presiden RI Ketiga BJ. Habibie memiliki daya kreatif dan inovasiyang lebih unggul dari generasi sebelumnya.

Bimo Sasongko, Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE).

Keniscayaan persaingan ekonomi dunia dan masalah krusial kemasyarakatan membutuhkan bermacam inovasi sebagai solusinya. Kemerdekaan Indonesia pada prinsipnya adalah berkat rahmat Allah, inilah yang menjadi spirit yang hebat untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan keadilan sosial.

Karena itu, Bimo berharap diusia bangsa yang ke-72 ini, rakyat membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjadi navigator untuk mengatasi masalah sosial yang akut, ketimpangan ekonomi dan produktivitas yang terus merosot. Navigator itu juga harus mampu mewujudkan Indonesia inkorporasi yang inovatif, tangguh dan berdaya saing.

Selanjutnya kata Dia, Gerakan nasional ayo kerja yang selama ini ditekankan oleh pemerintah sebaiknya dilandasi filosofi “Walk the Talk” untuk menggambarkan bahwa dibalik kepemimpinan terkandung kerja detail dan terukur. Serta ada satunya kata dengan perbuatan inovatif.

“Untuk hadapi tantangan kedepan dibutuhkan profil pemimpin yang berjiwa inovatif. Karena keterbatasan sumber daya, kompleksitas kependudukan, problem sosial, krisis energi dan ancaman bencana alam hanya bisa diatasi dengan gaya manajemen dan kebijakan yang inovatif. Sehingga dimasa yang akan datang pemimpin harus mampu meningkatkan kapasitas inovatif nasional dan daerah. Juga perlu penguatan sistem inovasi dalam berbagai bidang kehidupan”. jelasnya.

Langkahnya menurut Bimo, proses inovasi bisa berupa teknologi tepat guna yang berbasis sumber daya lokal. Tetapi juga bisa terkait dengan teknologi tinggi atau hi-tech yang berkembang di luar negeri. Inovasi teknologi tepat guna sangat penting untuk meningkatkan produktivitas hasil panen masyarakat. Teknologi tepat guna ini sangat bermanfaat karena mampu melipatgandakan produktivitas dan mendongkrak penghasilan masyarakat luas.

Ini terkait arahan Presiden Joko Widodo kepada semua pihak agar menyiapkan SDM usia produktif dengan baik.

Bimo menyarankan pemerintah menyiapkan sebanyak mungkin SDM terbarukan. Baik SDM yang menggeluti hi-tech atau teknologi canggih maupun teknologi tepat guna yang sangat dibutuhkan oleh usaha rakyat. Untuk mencetak dua kategori SDM teknologi tersebut dibutuhkan program progresif dan luar biasa.

“Perlu terobosan program untuk mencetak SDM terbarukan, baik teknologi tepat guna lewat penataan pendidikan vokasi yang lebih sesuai dengan usaha rakyat dan kondisi pasar.” Lanjut Bimo.

Sedangkan untuk mencetak SDM teknologi yang tergolong hi-tech, Bimo menjelaskan perlu reorientasi atau peninjauan kembali program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pada saat ini LPDP mengelola dana abadi untuk pendidikan senilai triliunan rupiah.

Reorientasi kata Dia pada intinya penambahan program dan pengalokasian dana untuk pengiriman lulusan SMA/SMK berbakat untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi luar negeri dalam prodi teknologi tinggi. Karena prodi tersebut belum ada atau kurang memadai pada perguruan tinggi di dalam negeri.

“Perlu terobosan memberikan bea siswa ikatan dinas bagi siswa berpretasi dari sekolah menengah untuk belajar di luar negeri. LPDP dibentuk berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2010 tentang Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) mestinya menjadi ujung tombak dalam mencetak SDM terbaru sejak usia belia.” jelasnya.

Dia mengkritisi Program beasiswa luar negeri LPDP selama ini hanya fokus untuk program S-2 dan S-3 hal itu kurang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kurang efektif mencetak SDM teknologi berkelas dunia.

Masyarakat melihat LPDP kini dalam kondisi quo vadis.

Mestinya, Kata Dia, LPDP mampu menjadi navigator yang bisa membuka jalan bagi anak muda bangsa untuk menatap kemajuan dan kendalikan revolusi teknologi. Navigator yang mampu mengarahkan lulusan SMA menuju negara-negara maju yang menyediakan pendidikan tinggi terkemuka.

Dia menilai, Sejak LPDP dibentuk, publik melihat kurang adanya rasa keadilan dalam program beasiswa luar negeri. Program elitis tersebut cenderung berpihak kepada yang kaya dan orang kota besar karena mereka punya fasilitas dan uang untuk mendapat Letter of Acceptance (LoA) atau conditional letter dari perguruan tinggi luar negeri.

Ironisnya, Kata Bimo, siswa yang kurang mampu atau dari pelosok daerah kesulitan memperoleh LoA. Karena untuk dapatkan itu prosesnya panjang dan membutuhkan dana dan kemampuan bahasa asing yang lebih. Hal ini tentunya memberatkan yang berasal dari daerah dan keluarga tidak mampu.

Bimo menyarankan LPDP meniru program beasiswa yang bernuansa affirmaif action yang pernah dijalankan oleh Menristek BJ. Habibie pada 80-an yang berhasil mengirimkan sekira 2 ribu pemuda dari berbagai kalangan dan tingkatan sosial untuk belajar ke luar negeri.

Seperti dalam program Habibie ini, kata Bimo, siapapun, baik orang kota atau desa, kaya atau miskin bisa ikut tahapan seleksi beasiswa ikatan dinas. Kemudian kalau mereka lolos seleksi akademis mereka dibantu proses mendapatkan LoA dan kemahiran berbahasa asing. Hal itu adalah tugas pemerintah melalui kerjasama dengan konsultan pendidikan internasional. Setelah itu baru dikuatkan dengan ikatan dinas sebelum mereka berangkat ke LN. Substansi surat ikatan dinas juga sangat jelas, termasuk penempatan dan kewajiban setelah lulus pada lembaga pemerintah maupun BUMN industri strategis. Semua sudah diarahkan sangat detail dan sistemik sesuai kebutuhan pembangunan bangsa.

Arah dan sasaran LPDP menurutnya perlu segera direvisi agar bisa optimal mengarahkan segenap usahanya guna mencetak pemimpin masa depan yang inovatif dan tersebar di berbagai lini kebangsaan.

%d blogger menyukai ini: