Hardiknas dan Visi Kebangsaan

Esensi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei terkait erat dengan visi kebangsaan menjadi negara maju. Peringatan Hardiknas 2017 bertema Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas. Tema tersebut menyiratkan upaya besar agar SDM bangsa ini memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi untuk mendukung suksesnya Visi Indonesia 2045.

Cita-cita pendiri bangsa dan konstitusi negara menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu tentunya melalui sistem dan infrastruktur pendidikan yang terbaik.

Visi kebangsaan 2045 terwujudnya Indonesia sebagai negara maju sangat tergantung kepada hasil pendidikan nasional. Visi kebangsaan tersebut sebenarnya memiliki alasan yang obyektif. Seperti digambarkan oleh lembaga riset Internasional, McKinsey Global Institute. Yang telah memproyeksikan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya yang stabil serta rasio usia produktif yang dikelola dengan sistem pendidikan yang paripurna dalam rentang bonus demografi (tahun 2020-2035). Maka Indonesia bisa mewujudkan diri sebagai negara maju dan unggul pada 2045.

Prasyarat utama terwujudnya visi adalah menyempurnakan sistem pendidikan nasional. Serta membangun infrastruktur pendidikan secara besar-besaran sesuai dengan tantangan era gelombang keempat atau era konseptual. Orientasi konten atau kurikulum pendidikan harus mengedepankan daya kreatif dan inovatif untuk memacu kekuatan ekonomi bangsa.

Kini perkembangan sistem pendidikan dunia mengarah kepada pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL). Dimana CTL merupakan konsep belajar yang menuntut para guru dan dosen mampu mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi aktual. Konsep diatas juga mengharuskan guru dan dosen lebih banyak berperan sebagai pendorong daya inovasi dan kreatifitas para siswa. CTL akan membuat sektor pendidikan klop dengan sektor industri.

Meneropong visi kebangsaan ada kendala besar terkait postur SDM yang eksis pada saat ini. Postur itu tergambar dalam data ketenagakerjaan 2016 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), dimana jumlah angkatan kerja mencapai 127,67 juta orang.  Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebesar 47,37 persen masih didominasi oleh lulusan SD dan SD ke bawah, berpendidikan SMTP sebesar 18,57 persen dan SMTA beserta SMK sebesar 25,09 persen. Sedangkan lulusan diploma ke atas (DI, DII, DIII dan Universitas) hanya berjumlah 8,96 persen. Komposisi jumlah angkatan kerja diatas tentunya tantangan berat untuk bisa bersaing secara global.

Dengan kondisi postur SDM diatas perlu totalitas program unggulan nasional terkait pendidikan yang dikelompokkan menjadi tiga kategori. Kategori pertama, adalah program penjaringan siswa lulusan SMA yang berbakat dan memiliki prestasi akademis yang bagus untuk diberi kesempatan dan dipacu agar menjadi tenaga ahli atau ilmuwan kelas dunia. Jumlah siswa lulusan SMA berbakat setiap tahun meningkat dan tidak sebanding dengan daya tampung atau kapasitas perguruan tinggi terbaik di Tanah Air. Bahkan untuk prodi tertentu sangat tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMA berbakat.

Dengan kondisi tersebut perlu terobosan dengan membuka kesempatan lulusan SMA berbakat untuk belajar ke luar negeri. Agar mampu menembus perguruan tinggi ternama di LN. Mereka diarahkan hingga diberi insentif lewat bea siswa atau kredit mahasiswa. Perlu program matrikulasi, penguasaan bahasa asing beserta aspek budayanya, tangguh menghadapi proses seleksi masuk perguruan tinggi, serta mendapatkan program pendampingan agar lancar sewaktu belajar di LN.

Sebaiknya setiap pemerintah daerah bekerja sama dengan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) membuat program pengiriman kaum belia lulusan SMA terbaik di daerahnya untuk diberi beasiswa kuliah di LN. Apalagi studi di negara maju seperti di Jerman dan Prancis biaya kuliahnya gratis. PT di sana tergolong  universitas terbaik di dunia.

Kedua, adalah ketegori program vokasional berbasis link and match yang harus digenjot secara totalitas. Penekanan program adalah mengembangkan sistem apprenticeship seluas-luasnya di Tanah Air. Apalagi para pemimpin pemerintahan dan bisnis di negara anggota G-20 telah menekankan pentingnya apprenticeship yang bermutu dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan bagi lulusan SMTA atau SMK.

Ketiga, adalah ketegori program pendidikan informal untuk segmen masyarakat berpendidikan rendah, lulusan SD atau tidak tamat SD serta lulusan SMP. Pendidikan informal bisa mereduksi masalah sosial khususnya di perdesaan. Tahap pertama untuk program ini adalah membenahi organisasi pendidikan nonformal yang ada. Baik di tingkat desa atau kecamatan yang biasa disebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM ) dan di tingkat Kabupaten/Kota yang disebut Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Organisasi ini harus dimodernisasi prasarananya serta kurikulumnya disesuaikan dengan kemajuan jaman.

Jika ketiga kategori program unggulan nasional diatas berhasil dilaksanakan maka pada saat bonus demografi bangsa berlangsung, SDM bangsa bisa terkelola dengan baik. Sekedar catatan, rasio sederhana bonus demografi dapat digambarkan bahwa disetiap 100 penduduk Indonesia, terdapat 64 orang yang berusia produktif, sisanya 46 orang adalah usia anak-anak dan lansia. Rasio usia produktif di atas 64 persen sudah cukup bagi Indonesia untuk bergerak menjadi negara maju. Itu adalah rasio usia produktif terbaik Indonesia yang berlangsung dari 2020 dan akan berakhir pada 2035. Suksesnya program unggulan terkait pendidikan akan mengamini prediksi McKinsey Global Institute yang menyatakan Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi tujuh besar dunia pada 2030.

Peringatan Hardiknas 2017 merupakan momentum untuk meneguhkan milestone pengembangan SDM nasional agar bisa bersaing secara global. Dalam lintasan abad, kita bisa menyimak sejarah perkembangan bangsa-bangsa di dunia. Perjalanan dari negara kurang maju sampai menjadi maju terlihat siklusnya semakin pendek. Pada era peradaban Mesir kuno perlu beberapa ribu tahun, Peradaban Romawi dan Yunani dalam order kurang dari seribu tahun, Era Renaisance dan Peradaban Islam sepanjang 700-an tahun, Eropa kurang dari 400 tahun, Amerika Serikat perlu sekitar 200-an tahun, Jepang kurang dari seratus tahun, dan kemajuan naga Asia seperti Korea Selatan dan Tiongkok adalah fenomena yang menarik karena butuh waktu efektif kurang dari lima puluh tahun untuk mewujudkan kemajuan.

*) BIMO SASONGKO BSAE, MSEIE, MBA,  Ketua Umum IABIE

WhatsApp Image 2017-05-02 at 2.48.49 PM

%d blogger menyukai ini: