Kerja Sama Iptek Prancis – Indonesia

Kunjungan bersejarah Presiden Prancis François Hollande ke Tanah Air merupakan momentum menata kerja sama terkait SDM Iptek kedua negara. Presiden Hollande membawa 40 pengusaha yang akan melakukan kerja sama investasi senilai 2,6 miliar dollar.

Selain agenda utama tentang kerja sama di sektor maritim dan ekonomi kreatif sebaiknya perlu menjabarkan secara detail kerja sama SDM Iptek yang selama ini telah terjalin namun belum optimal.

Perlu kejelian untuk mengambil manfaat kerjasama. Sehingga tidak lagi terjadi defisit transaksi perdagangan kedua negara yang mencapai sekitar 315 hingga 490 juta dollar AS selama ini. Defisit tersebut disebabkan karena Indonesia mengimpor berbagai jenis pesawat terbang dan infrastruktur pendukungnya dari Prancis.

Beberapa waktu yang lalu publik sempat tercengang oleh pengumuman Airbus yang mendapat pesanan dari salah satu maskapai Indonesia sebanyak 234 unit pesawat terbang. Kontrak yang ditandatangani di Istana Elysee merupakan pemecah rekor. Nilai kontrak yang mencapai 18,4 miliar euro atau sekitar Rp 230 triliun merupakan order terbanyak yang pernah diterima sepanjang sejarah Airbus.

Kontrak diatas menjadi leverage bagi Airbus dan juga Prancis untuk mengatasi kelesuan ekonomi di kawasan Eropa. Mengingat pentingnya kontrak tersebut  sampai-sampai dihadiri langsung oleh Presiden Prancis Francois Hollande.

Dengan nilai kontrak yang fantastis tersebut mestinya Presiden Prancis juga turut mendorong adanya offset SDM penerbangan untuk ratusan bahkan ribuan pemuda Indonesia untuk belajar perguruan tinggi dan pusat ristek penerbangan di Prancis.

Saatnya pemerintah  dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Kemeterian Perdagangan dan BPPT merumuskan sistem offset dan ToT terkait dengan pembelian pesawat oleh pihak swasta dan BUMN. Perlu meneliti seluruh dokumen pengadaan pesawat yang menyangkut dokumen teknis, sertifikasi, potensi offset dan ToT maupun skema pembiayaan.

Perjanjian kontrak pengadaan sebaiknya menekankan transfer of technology (ToT) dengan mengirimkan SDM untuk belajar dan magang di luar negeri. Apalagi kondisi SDM penerbangan di Tanah Air kini masih kurang.

Perlu program pengiriman lulusan SMA untuk kuliah ke Prancis. Apalagi strategi pembangunan Presiden Jokowi mengedepankan kemandirian bangsa dan penguasaan teknologi oleh putra-putri bangsa sendiri. Untuk itu perlu memasukkan faktor pengembangan SDM teknologi dalam setiap perjanjian pembangunan infrastruktur dan pembelian teknologi canggih dari luar negeri.

Sederet belanja yang mengandung teknologi canggih sebaiknya disertai dengan sistem offset. Apalagi produk yang dibeli terkandung masalah klasik, yakni sulitnya optimasi penggunaan dan perawatan yang membutuhkan biaya dan daya dukung SDM teknologi yang mumpuni. Belanja BUMN seperti misalnya PT Garuda Indonesia (Persero) yang setiap tahun menyiapkan belanja modal atau Capex (Capital Expenditure) sekitar 500 juta dolar AS setara Rp 6,8 triliun untuk ekspansi bisnis perseroan dan anak usaha juga harus memakai skema offset. Belanja Garuda tersebut antara lain pembelian pesawat untuk Garuda dan Citilink dari Prancis yakni Airbus A330.

            Mestinya pembelian oleh Garuda harus disertai offset. Itu bisa saja dengan menggandeng industri dalam negri seperti PT Dirgantara Indonesia. Dengan demikian langkah Garuda yang terus bertransformasi sejalan pertumbuhan positif industri penerbangan dan rencana pemerintah mengembangkan infrastruktur transportasi udara dengan membuka bandara-bandara baru bisa berfungsi ganda.Perlu transparansi pengadaan pesawat terbang. Transparansi itu menyangkut masalah teknis pesawat, skema pembiayaan, pengembangan SDM, hingga jadwal penyerahan pesawat untuk dioperasikan.

Kersama SDM Iptek antara Indonesia-Prancis perlu diperluas. Banyak ahli dari Indonesia yang berkarya di Prancis dan mendapat posisi strategis disana sebagai ilmuwan berkelas dunia. Beberapa diantaranya menjadi profesor tamu dan peneliti di ENSICA Toulouse. Ilmuwan dari Indonesia lulusan Prancis juga banyak yang menjadi ahli pembuatan berbagai jenis turbin. Hal ini tentunya bisa menjadi solusi pembangunan pembangkit listrik di Tanah Air yang selama ini tergantung kepada ahli dari Cina. Para ahli Indonesia sebenarnya sudah mampu merancang bangun turbin dengan sertifikasi global.

Para ilmuwan lulusan Prancis dan Eropa lainnya siap untuk bersinergi membenuk jejaring Indonesia Integrated untuk memajukan Iptek. Lewat Indonesia Integrated, kompetensi teknolog Indonesia bisa diintegrasikan secara langsung atau melalui perusahaan/organisasi tempat mereka bekerja.

Para teknolog dan profesional di Tanah Air yang lebih menguasai lapangan sebaiknya bersinergi dengan para diaspora di luar negeri untuk melengkapi dengan pengetahuan dan jejaring yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Indonesia. Karena diaspora memiliki akses ke sejumlah ilmu yang belum ada di Indonesia. Di lain pihak, diaspora tidak tahu persis apa yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia. Sinergi saling melengkapi itulah yang ingin dicapai gerakan Indonesia Integrated.

Kerja sama SDM Iptek Indonesia-Prancis sebaiknya diawali dengan task force untuk mengelola sistem offset. Definisi Offset secara umum dapat diartikan sebagai mekanisme timbal balik. Kalau kita membeli pesawat terbang senilai X dari negara lain, maka kita meminta timbal balik senilai Y dari nilai pembelian tersebut. Ketentuan, jenis dan nilai Y tersebut sebaiknya segera didetailkan.

Task force  harus mampu menjalankan fungsi strategisnya yakni  inventarisasi potensi yang bisa dikembangkan terkait offset.  Kemudian menyusun data base yang akurat terkait perusahaan-perusahaan dalam negri yang mampu menerima offset. Lalu melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan offset serta mengatasi jika ada hambatan di lapangan.

Skema offset mencakup transfer teknologi, co-production atau produksi bersama di Indonesia untuk komponen dan struktur, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan. Yang terdiri dari direct offset dan indirect offset. Direct offset merupakan kompensasi yang langsung berhubungan dengan kontrak pembelian. Sedangkan indirect offset atau biasa disebut offset komersial biasanya berbentuk buyback, bantuan pemasaran/pembelian alutsista yang sudah diproduksi oleh negara berkembang tersebut, produksi lisensi, hingga transfer teknologi dengan mendidik SDM.

iptekkkkkkkk

%d blogger menyukai ini: