REKOMENDASI PEMIKIRAN IKATAN ALUMNI PROGRAM HABIBIE (IABIE) UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING SDM DAN IPTEK BANGSA

Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan iptek nasional. Secara kuantitas, jumlah SDM Iptek Indonesia sangat terbatas dibanding negara-negara lain, hal ini bisa dilihat dari proporsi jumlah peneliti dibanding jumlah penduduk. Dalam laporan yang dibuat oleh UNESCO Institute of Statistic (2009) yang memuat jumlah peneliti per sejuta penduduk dari beberapa negara di dunia disebutkan bahwa Cina mempunyai jumlah peneliti terbanyak yaitu 810.500 orang disusul oleh Jepang 646.500 orang kemudian India 117.500 orang.

Sementara menurut data dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (2012), jumlah peneliti Indonesia saat ini baru mencapai rasio 1:10.000. Artinya, dalam setiap 10.000 penduduk terdapat 1 orang peneliti. Dengan populasi penduduk Indonesia saat ini  sabanyak 220 juta jiwa, berarti baru terdapat 22.000 peneliti. Menurut Kepala LIPI (Kompas, 1 Dec 2013), Indonesia idealnya membutuhkan 200.000 peneliti di berbagai bidang untuk mengejar ketertinggalan kemajuan teknologi dari negara lain.

Pemerintah berkepentingan dan mendukung upaya untuk meningkatan kualitas dan kuantias SDM Iptek Indonesia. Karena itu, sejak Repelita IV yang dimulai tahun 1983 telah memprioritaskan pengembangan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) melalui program beasiswa. Program pengembangan SDM yang pertama untuk Iptek mulai direalisasikan  pada bulan April 1986, melalui program Overseas Fellowship Program (OFP), yang sumber dananya diperoleh Pemerintah Indonesia dari APBN  dan Bank Dunia (World Bank).

Program pengembangan SDM yang kedua yaitu Science and Technology Manpower Development Program (STMDP) dimulai pada tahun 1988 dengan pendanaan dari APBN dan Overseas Economic Cooperation Fund (OECF).

Program pengembangan SDM Iptek ketiga dimulai tahun 1990 melalui program yang disebut Science and  Technology for Industrial Development (STAID). Program ini memperoleh dana dari WB dan OECF. Program STAID tersebut merupakan salah satu komponen Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Profesional (Professional Human Resource Development Project-PHRDP) yang salah satu komponennya adalah  program beasiswa, baik luar negeri maupun dalam negeri. Menurut Zuhal (2008) sejak tahun 1985 tidak kurang 5.000 orang cendekia muda telah mendapatkan program beasiswa dari program-program tersebut untuk mengkuti program S1 hingga S3 di Negara-negara maju seperti Jerman, Belanda, Jepang, Amerika Serikat dana lain-lain.

Namun demikian, seiring Krisis Moneter 1998 yang melanda Indonesia, serta pergantian kebijakan/pemerintahan program beasiswa tersebut telah dihentikan. Hal ini tidak hanya menyebabkan berkurangnya jumlah penerima beasiswa namun dampaknya saat ini adalah adanya kesenjangan (gap) karena banyaknya dari khususnya yang pernah dikirimkan melalui program tersebut saat ini 30 persen sudah memasuki masa pensiun. Terkait dengan hal tersebut, upaya untuk merevitalisasi program pengembangan SDM Iptek sangatlah diperlukan, utamanya untuk menghadapai tantangan iptek di masa depan.

Sejalan dengan VISI Kemenristekdikti yaitu: “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa” serta MISI yaitu: “Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas; dan Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi” maka disusunlah SASARAN STRATEGIS yaitu:

  1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi;
  2. Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan pendidikan tinggi;
  3. Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan pendidikan tinggi;
  4. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan menguatnya kapasitas inovasi.

Agar tercapainya Visi, Misi, serta Sasaran Strategis tersebut, untuk ituIABIE menyusun dan memberikan beberapa Rekomendasi Rencana Kerja seperti berikut:

  1. Urgensi Pengiriman Lulusan SMA Berbakat ke Luar Negeri

Untuk membangkitkan teknologi nasional tidak bisa dengan jalan pintas atau diserahkan begitu saja kepada pasar. IABIE berpendapat bahwa kebangkitan teknologi harus disertai dengan menguatkan tradisi ilmiah atau penguasaan bagi kaum remaja.

Tradisi keilmuwan dan penguasaan Iptek sejak remaja, atau sejak sekolah menengah sangat perlu untuk menemukan siswa-siswa berbakat lalu diberi kesempatan untuk kuliah diperguruan tinggi terbaik, termasuk mengirimkan mereka ke luar negeri untuk belajar di perguruan tinggi terkemuka dan memiliki tradisi ilmiah yang unggul wahana Iptek yang maju.

IABIE mengusulkan kepada Menristek Dikti untuk memulai kembali inisiatif BJ Habibie yang telah berhasil mencetak ribuan tenaga ahli teknologi kelas dunia lewat skema Bea Siswa Luar Negeri (BSLN). Inisiatif tersebut sebaiknya disinergikan dengan program LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) yang ada pada saat ini.

LPDP perlu mengakselerasi kebangkitan teknologi di Tanah Air dengan terobosan baru. Terobosan itu antara lain menjaring siswa SMA yang berbakat untuk mendapatkan kredit beasiswa atau beasiswa murni dari lembaga keuangan atau korporasi dan pemerintah daerah guna melanjutkan kuliah di perguruan tinggi terkemuka di luar negeri. Setiap kabupaten atau kota setidaknya setiap tahun secara rutin bisa mengirimkan minimal sepuluh siswa berbakat.

Pengiriman remaja berbakat untuk kuliah di perguruan tinggi di luar negeri perlu bekerja sama dengan konsultan pendidikan internasional yang bisa membimbing siswa untuk menguasai bahasa asing seperti seperti bahasa Jerman, Prancis, Jepang. Karena pengajaan bahasa tesebut kini tidak ada lagi di SMA. Selain itu konsultan pendidikan internasional bisa membantu memberikan materi matrikulasi untuk menyesuaikan materi ajar dan memberikan gambaran tentang budaya dan kondisi sosial dari negara yang akan dituju. Selain itu, konsultan tersebut juga membantu para siswa untuk mendapatlan akomodasi hingga pendampingan bila mana perlu.

  1. Urgensi Lembaga Pengelola Offset

IABIE  memandang pentingnya pembentukan lembaga untuk mengelola sistem Offset terkait dengan berbagai macam belanja ke luar negeri maupun pembangunan berbagai macam infrastruktur. Terutama bagi pembelian dengan jumlah anggaran yang besar.

Definisi Offset secara umum dapat diartikan sebagai mekanisme timbal balik. Kalau kita membeli pesawat terbang senilai x dari negara lain, maka kita meminta timbal balik senilai y dari nilai pembelian tersebut. Ketentuan, jenis dan nilai Y tersebut didetailkan oleh lembaga pengelola Offset di negeri ini. Bisa saja jenis Offset berupa alih teknologi lewat pengiriman SDM untuk belajar keluar negeri maupun produksi bersama terkait barang yang dibeli.

Lembaga Offset sebaiknya diisi oleh para ahli yang mengerti tentang alih teknologi,  konsultan pendidikan internasional dan ahli tentang bisnis dan nilai tambah industri. Lembaga offset harus mengerti betul tujuan ekonomis dariOffset yang bisa memperluas lapangan kerja dan mengoptimalkan devisa keluar negeri. Selanjutnya lembaga Offset juga harus memahami betul tujuan alih teknologi di berbagai tingkatan.

Idealnya lembaga Offset dibentuk oleh Presiden dan harus mampu berkoordiansi lintas kementerian. Sehingga belanja kementerian dan lembaga negara lain  keluar negeri dengan jumlah nominal tertentu, harus ditempuh dengan mekanisme Offset yang sebaik-baiknya. Begitu juga ada kentuan Offset tersendiri bagi perusahaan patungan swasta dan pemerintah, atau swasta murni, bagaimana pemberlakuan Offset yang ideal.

Lembaga Offsetharus mampu menjalankan fungsi strategisnya yakni  inventarisasi potensi yang bisa dikembangkan terkait Offset. Kemudian memiliki data base yang akurat terkait perusahaan-perusahaan dalam negri yang mampu menerima Offset. Kemudian melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan Offset serta mengatasi jika ada hambatan di lapangan.

Bentuk Offset sebaiknya juga terkait dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Skema Offset mencakup transfer teknologi, co-production atau produksi bersama di Indonesia untuk komponen dan struktur, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan. Yang terdiri dari DirectOffset dan IndirectOffset. Direct Offset merupakan kompensasi yang langsung berhubungan dengan kontrak pembelian. Sedangkan Indirect Offset atau biasa disebut Offset komersial biasanya berbentuk buyback, bantuan pemasaran/pembelian alutsista yang sudah diproduksi oleh negara berkembang tersebut, produksi lisensi, hingga transfer teknologi dengan mendidik SDM.

  1. Program Sister City Mencetak SDM Iptek

Beberapa Kota/Kabupaten telah melakukan kerjasama internasional. Kerjasama itu khususnya antar pemerintahan kota. IABIE melihat bahwa kerjasasama diatas spektrumnya perlu ditingkatkan dengan kelembagaan yang lebih kokoh dan konten kerjasama yang relevan. Yakni dengan signifikansi program Sister City dengan aspek pengembangan Iptek yang dibina oleh kantor Kemenristek Dikti.

Program Sister City perlu revitalisasi sehingga kegiatannya tidak sekedar monumental dan seremonial belaka. Tetapi  lebih relevan dan konkrit dengan kondisi kekinian. Tidak bisa dimungkiri, otonomi daerah dan globalisasi telah mendorong peningkatan perhatian dan kapasitas pemerintah daerah untuk membuka jalinan kerjasama yang lebih luas.

Perlu mendorong berkembangnya kerjasama Sister City yang bisa dijadikan instrumen bagi kota dan komunitas untuk membantu satu sama lain dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan kotanya dengan berbagi sarana pengetahuan, sumber daya manusia, teknologi, dan keahlian.

IABIE berharap agar Kementerian Ristek Dikti napak tilas cara Menristek BJ Habibie yang lalu dalam hal program Sister City, salah satunya adalah untuk kota Bandung yang bermitra dengan Braunschwieg. Merupakan kerjasama kota yang paling tua di Tanah Air. Selain itu Sister city Bandung dengan Kota Fort Worth di Texas, Amerika Serikat. Latar belakang kerjasama dengan Fort Worth terjadi karena perjanjian kerjasama antara IPTN ( PT Dirgantara Indonesia ) dengan pabrik helicopter BELL.

Salah satu aspek penting terkait dengan revitalisasi Sister City adalah wahana strategis untuk mengembangkan atau mencetak SDM unggul. Sebaiknya Pemkot/Pemda membuat program pengiriman kaum belia lulusan SMA terbaik di daerahnya untuk diberi beasiswa kuliah di luar negeri dalam konteks Sister City. Para lulusan SMA atau sekolah kejuruan terbaik dikirim kuliah ke luar negeri atas biaya pemerintah melalui seleksi secara terbuka.

SDM tersebut nantinya akan membantu kepala daerah untuk mewujudkan visinya. Seperti misalnya visi Kota Bandung Teknopolis yang diproyeksikan menjadi pusat industri elektronika dan perangkat lunak terkemuka,ini tentunya perlu disiapkan SDM unggul sedini mungkin.

Sebenanya usaha untuk menjadikan Bandung sebagai Kota Teknopolis pernah dirintis oleh Menristek BJ.Habibie. Pada era 70-an sebenarnya BJ Habibie telah menyiapkan wahana untuk pengembangan jenis industri diatas, yakni PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI), Lembaga Elektronika Nasional (LEN), dan berbagai macam laboratorium serta didukung oleh SDM teknologi lulusan luar negeri yang termasuk ikatan dinas.

Kita perlu belajar dari Samsung dalam mengelola dan mengembangkan SDM. Selama lima tahun terakhir Samsung menekankan pentingnya program spesialis regional yang merupakan unsur pokok dalam upaya globalisasi Samsung. Program tersebut meliputi pelatihan SDM dengan wawasan internasional agar memahami situasi di pasar-pasar luar negeri. Pelatihan tersebut dengan cara mengirimkan ribuan karyawan ke berbagai negara untuk belajar dan memahami potensinya.

  1. Pemberdayaan Purnakarya Siswa di Luar Negeri

Pemberdayaan purnakaryasiswa di luar negeri perlu dilakukan dalam rangka kemandirian teknologi dan meningkatkan daya saing nasional. Kemandirian teknologi sangat erat berhubungan dengan lembaga  litbang sebagai penghasil teknologi dan industri sebagai pengguna teknologi. Dalam proses kesiapan suatu hasil teknologi untuk diterapkan oleh industri, jalan panjang pengujian dan sertifikasi harus ditempuh oleh suatu teknologi yang tidak jarang berhenti pada tahap purwarupa (prototype)teknologi.

Proses suatu teknologi untuk dapat menuju standar yang ditetapkan oleh pengguna seringkali harus memenuhi standar yang telah disepakati secara internasional. Banyak kebutuhan pengujian yang hanya bisa dipenuhi oleh laboratorium pengujian di luar negeri. Disamping kebutuhan sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung kemandirian suatu teknologi juga harus terus menerus dilakukan untuk memenuhi pengembangan hasil teknologi menuju penerapan di industri.

Keberadaan sarana dan prasarana penelitian serta tenaga ahli di dalam negeri masih untuk mendukung keberhasilan kemandirian teknologi. Keberadaan purnakaryasiswa di luar negeri untuk itu menjadi penting sebagai sumber daya ilmu pengetahuan yang siap untuk diberdayakan.Purnakarya siswa yang sebagian besar engineer perlu diberi ruang untuk bekerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi maupun industri di dalam negeri.

Untuk keperluan tersebut, IABIE akan membantu penyusunan program untuk memberdayakan purnakaryasiswa di luar negeri dalam ruang lingkup kerjasama hilirisasi teknologi. Tujuan dari program adalah untuk meningkatkan penerapan hasil riset pengembangan dan penguatan inovasi di bidang teknologi di dalam negeri.

Kegiatan awal yang diperlukan adalah pemetaan kebutuhan kerjasama di industri dan perguruan tinggi di dalam negeri dan pemetaan keberadaan purnakaryasiswa dan bidang profesi di luar negeri.Hasil dari pemetaan tersebut akan memberikan gambaran untuk menyusun model kerjasama antara purnakaryasiswa di luar negeri dengan lembaga litbang,  industri dan perguruan tinggi.

  1. Inisiatif Indonesia Integrated

Anggota IABIE yang tersebar dan memiliki peranan diberbagai lembaga Ristek Nasional, BUMN, Industri nasional dan sebagai diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia. Pengurus IABIE melaporkan kepada Menristek Dikti bahwa segenap anggota IABIE sebagai kaum profesional siap untuk bersinergi membentuk jejaring Indonesia Integrated untuk memajukan Iptek.

Lewat Indonesia Integrated, kompetensi teknolog Indonesia bisa diintegrasikan secara langsung atau melalui perusahaan/organisasi tempat mereka bekerja. Bagi diaspora IABIE ada tagline “Tanpa harus pulang ke Indonesia, di mana pun berada, kami bisa berkarya untuk Indonesia”.

Para teknolog dan profesional di Tanah Air yang lebih menguasai lapangan sebaiknya bersinergi dengan para diaspora di luar negeri untuk melengkapi dengan pengetahuan dan jejaring yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Indonesia. Karena diaspora memiliki akses ke sejumlah ilmu yang belum ada di Indonesia. Di lain pihak, diaspora tidak tahu persis apa yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia. Sinergi saling melengkapi itulah yang ingin dicapai gerakan Indonesia Integrated yang dicanangkan oleh pengurus IABIE.

IABIE merekomendasikan kepada Menristek agar inisiatif Indonesia Integrated menjadi agenda berkelanjutan agar potensi jejaring para ilmuwan atau teknolog berkelas dunia bisa berdaya guna bagi percepatan pembangunan. Bermacam keahlian bisa lebih disinergikan untuk kepentingan bangsa jika inisiatif diatas bisa segera dikonkritkan.

  1. Consultant and Crowdfunding untuk Teknologi Indonesia

Tidak bisa dinafikan bahwa Teknologi adalah hal terpenting dalam pembangunan peradaban dan menjaga eksistensi suatu negara. Sehingga penguasaan teknologi menjadi kewajiban, bukan saja kewajiban negara dan aparatnya, namun juga kewajiban warga negara yang memiliki keahlian dan keterikatan dalam hal teknologi. Indonesia, setelah era reformasi berlangsung hampir 20 tahun ini, justru menunjukkan degradasi dalam penguasaan teknologi. Gejala ini ditunjukkan dengan angka deindustrialisasi yang semakin meningkat. Ditambah lagi dengan perubahan orientasi pada anak-anak Indonesia, yang setiap harinya di jejali dengan acara TV dan media massa yang tidak mendidik, menjadikan anak-anak Indonesia kehilangan jati dirinya dan jauh dari mindset teknologi. Cita-cita sebagai Insinyur, Pilot, Dokter yang selama ini menjadi cita-cita pakem anak-anak Indonesia, sirna digantikan dengan cita-cita sebagai penyanyi, pemain sinetron, dan standup comedy.

Maka IABIE sebagai organisasi masyarakat yang memiliki kompentensi teknologi tinggi, mencoba memberikan sumbangan dengan program 2C, yaitu Consultant for Technology Management, dan Crowdfunding for Business Technology yang dijelaskan sebagai berikut:

  1. Consultant for Management Technology

Memberikan bantuan kepada peneliti dan pengembang yang telah memiliki kekayaan intelektual untuk bisa lebih fokus pada teknologinya tanpa dialihkan pada pekerjaan-pekerjaan non-teknis lainnya. Seperti pada peneliti yang mendapatkan insentif PPTI dan lainnya di Kemenristek. Banyak diantara mereka yang mengeluhkan tentang porsi pekerjaan non-teknis lebih banyak daripada pekerjaan teknisnya. Seperti surat-surat administrasi, legalitas, pajak, pengadaan barang impor dan lainnya. Tugas konsultan ini juga menghubungkan antara peneliti atau penemu(inventor) dengan dunia Industri yang mampu menciptakan produk massal dari penemuan pada peneliti. Membantu membangun pasar dan pada akhirnya sekaligus membimbing perusahaan-perusahaan berbasis teknologi ini untuk diarahkan menuju IPO di basar bursa.

  1. Crowdfunding for Business Technology

Pendanaan pada bisnis berbasis teknologi juga merupakan persoalan besar. Perbankan secara alamiah akan memilih model bisnis yang sudah memiliki contoh di masyarakat. Sementara bisnis berbasis teknologi temuan baru, merupakan bisnis pionir yang belum memiliki contoh. Untuk itulah perbankan akan sangat berat berinvestasi dalam hal teknologi. Disisi yang lain, antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan untuk kemanusian dan kemandirian bangsa, tidak perlu diragukan lagi. Maka IABIE mencoba memanfaatkan antusias masyarakat untuk menutup celah kekurangan dalam hal financing didunia teknologi.

Jakarta,  22  Maret 2017

Ketua Umum,

Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA

Sekretaris Jendral

Irwan Prasetyo, BEng, MEng

%d blogger menyukai ini: