Korupsi KTP Elektronik dan Cengkraman Asing”

Mega korupsi KTP elektronik atau e-KTP menyebabkan kerugian negara hingga Rp 2,3 triliun. Selain itu juga disertai dengan hancurnya kedaulatan negara terkait data kependudukan. Kini data kependudukan dan aspek luasnya telah dicengkeram oleh asing akibat kesalahan kebijakan dan teledornya pemilihan teknologi.

Kerugian negara yang jumlahnya sangat besar itu mustahil hanya dilakukan oleh dua orang tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menetapkan para tersangka lainnya tanpa pandang bulu. Pengusutan jangan hanya berhenti kepada dua tersangka, yakni mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemdagri Sugiharto dan mantan Dirjen Dukcapil Irman.

Jika KPK tebang pilih dalam menangani mega korupsi ini maka reputasinya bisa hancur berkeping-keping. Rakyat bisa marah jika KPK tebang pilih dan tidak berani menuntaskan kasus besar itu hingga keakar-akarnya.

Megaproyek e-KTP boleh dibilang telah gagal karena tidak mampu menyelesaikan masalah data kependudukan yang terintegrasi. Bahkan e-KTP bisa dikatakan dalam cengkeraman pihak asing. Pasalnya ada sejumlah fakta yang sangat merugikan dan bisa membahayakan eksistensi bangsa Indonesia. Karena server yang digunakan e-KTP ternyata milik negara lain sehingga database di dalamnya yang notabene adalah rahasia negara rentan diakses oleh pihak asing untuk tujuan komersial dan modus politik yang melemahkan bangsa.

Selain itu pihak vendor e-KTP tidak menggunakan perangkat lunak sumber terbuka atau open source secara baik. Akibatnya Kemendagri tidak bisa mengembangkan lebih lanjut tentang sistem tersebut dan kegiatan pemeliharaan selalu tergantung vendor asing sepanjang waktu. Juga masih banyak terjadi kesalahan database terkait kolom isian dalam e-KTP.

Perlu audit total atau investigative audit bagi megaproyek e-KTP baik itu terkait dengan penyelewengan pembiayaan dan juga audit teknologi. Tingginya komponen impor dalam proyek e-KTP juga sangat menyedihkan jika kita mau menengok realitas industri elektronika di negeri ini yang kini hidup segan mati tak mau.
Selama tahap pengadaaan e-KTP banyak mendapat sorotan tajam. Namun pemerintah sering menutup mata dan telinga. Publik banyak yang bertanya, sejauh mana manfaat e-KTP untuk meningkatkan tatakelola kependudukan dan kesejahteraaan sosial di negeri ini. Pertanyaan yang lebih polos juga terjadi di tengah masyarakat yang mempertanyakan manfaat nyata e-KTP bagi rakyat. Ironisnya, hingga kini e-KTP juga belum menjadi pendukung yang andal dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam pandangan masyarakat awam, e-KTP memang berhenti kepada wujud blangko e-KTP yang materialnya terbuat dari bahan polyethylene dan tertanam chip di dalam blangko. Serta dirancang dengan keamanan pencetakan dengan hologram. Masyarakat awam belum memahami nilai tambah blangko e-KTP yang harganya kelewat mahal itu.

Eksistensi e-KTP di negeri ini dalam konteks global menjadi minimalis fungsinya dan bernuasa pemborosan yang luar biasa.  Hingga saat ini fungsi strategis e-KTP masih kabur. Kalau cuma untuk membuat nomor kependudukan tunggal dan untuk mendukung DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu, mestinya hal itu bukan manfaat yang esensial.  Fungsi esensial bagi masyarakat adalah manfaat pasti e-KTP terkait dengan hak kesejahteraan dan terkelolanya aspek kependudukan secara efektif dan multiguna yang nyata. Fungsi esensial yang lain adalah dengan e-KTP proses pembangunan di segala bidang memiliki tingkat akurasi, transparasi dan analisis yang baik karena berbasis data kependudukan yang real time.

Spesifikasi perangkat keras dan lunak e-KTP yakni terdiri dari chip, reader atau writer chip pada blangko, Automated Fingerprint Identification System (AFIS) yang terdiri dari perangkat server, klien, system AFIS, pemindai sidik jari (fingerprint scanner) dan aplikasi ternyata tidak memiliki utilisasi yang baik terkait dengan kebutuhan tahapan Pemilu. AFIS juga belum tentu bersifat kompatibel dengan Sipemilu ( Sistem informasi pemilu ) yang antara lain untuk menentukan akurasi DPT dan bebas dari manipulasi pemilih.

Perangkat e-KTP diimpor dengan harga yang sangat mahal karena modus markup harga dan penentuan dengan spesifikasi teknis yang berlebihan. Perangkat e-KTP yang dibangun dengan anggaran yang fantastis belum bisa melakukan konsolidasi database yang cerdas untuk lintas bidang bernegara (sosial, demokrasi, ekonomi, pendidikan dan hankam). Padahal perkembangan teknologi web service saat ini mestinya bisa mewujudkan intelligence kependudukan yang diterapkan dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten sampai kecamatan.

Kejanggalan megaproyek e-KTP juga terlihat dari keputusan yang memilih interface nirkontak (contactless) pada chip. Keputusan yang kurang logis tersebut telah membengkakkan anggaran. Menimbulkan selisih biaya sekitar 1 dollar AS per blangko. Padahal, dalam dunia perbankan yang memiliki prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi saja tidak perlu menggunakan interface nirkontak untuk kartu kredit dan ATM.

Meskipun sudah memakan anggaran yang sangat besar, e-KTP masih sebatas sebagai alat identitas diri. Belum terintegerasi secara cerdas terhadap aspek yang lain seperti medical record,  rekening bank dan lainnya. Bandingkan dengan kartu sejenis di Malaysia yang bernama MyKad atau elektonik ID Malaysia yang selain sebagai kartu identitas, sekaligus sebagai SIM (driving license), basic medical data, public key infrastructure, e-Cash, dan transit.
Padahal UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa chip dalam e-KTP semestinya menyimpan data tentang peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

%d blogger menyukai ini: