MENELAAH EKSPOR KONSENTRAT

Pemerintahan Presiden Joko Widodo hendaknya tidak terus tersandera oleh masalah warisan masa lalu yang terkait dengan usaha pertambangan minerba, khususnya ketentuan tentang ekspor mineral mentah atau konsentrat.

Relaksasi pelarangan ekspor konsentrat pasca-berakhirnya izin ekspor 12 Januari 2017 harus segera diikuti dengan peraturan yang tegas untuk menghentikan ekspor mineral mentah. Kemudian, diikuti dengan pembangunan infrastruktur smelter guna mengolah berbagai jenis mineral yang terkandung di bumi Pertiwi.

Kegalauan dan keraguan pemerintah menyebabkan kondisi ketidakpastian bagi investor yang telah dan akan menanamkan modalnya untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter.

Salah satu yang krusial adalah ekspor konsentrat tembaga yang selama ini dilakukan PT Freeport sebagai pemegang kontrak karya yang sebenarnya sudah berakhir tahun 2014. Mestinya konversi kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tidak bisa dilakukan jika Freeport memaksa perpanjangan 20 tahun sekaligus. Andai Freeport minta perpanjangan, harus ditegaskan hanya boleh 2 kali 10 tahun. Jika statusnya sudah dikonversi dari kotrak karya (KK) menjadi IUPK, harus mengikuti ketentuan seperti kenaikan pajak dan sederet kewajiban lain.

Pemerintah hendaknya segera merevisi peraturan warisan rezim SBY tersebut. Revisi harus lebih menguntungkan bangsa dari aspek ekonomi dan sosial serta tidak mengkhianati kepentingan generasi kelak. Pasca-12 Januari 2017 sebaiknya pemerintah tidak obral murah konversi kontrak karya menjadi IUPK. Ketentuan untuk menjadi IUPK harus ditambah dengan transparansi usaha pertambangan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengembangan teknologi dan proses inovasi.

Jika Peraturan Pemerintah (PP) dikeluarkan lagi serta Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membolehkan kembali ekspor mineral mentah khususnya konsentrat tembaga seperti menyimpan masalah besar. Kebijakan ekspor mineral mentah menimbulkan simalakama, tetapi tetap harus ada pilihan bagi pemerintah. Pilihan terbaik bagi bangsa menghentikan ekspor mineral mentah sesuai Undang-Undang Minerba.

Jika pemerintah membuka kembali ekspor konsentrat tembaga dengan tujuan pragmatis sekadar meningkatkan pendapatan negara, generasi mendatang akan mengutuknya. Para pemimpin harus lebih cerdas dan arif dalam mengelola sumber daya alam (SDA). Sebagian besar negara di dunia sudah menghentikan ekspor mineral mentah dan tengah getol mengubah dengan nilai tambah tinggi.

Sangat disayangkan andai Indonesia terlalu asyik menjual bahan mentah yang tak bernilai tambah. Bandingkan negara-negara yang mengandalkan SDA seperti Uni Emirat Arab dan Australia. Dalam rencana strategis jangka panjang mereka selalu mengutamakan manfaat ekonomi domestik. Eksploitasi SDA harus diikuti dengan pembangunan rantai nilai lain seperti smelter dan sektor hilir atau penunjang lain. Dengan begitu dapat memaksimalkan manfaat ekonomi secara jangka panjang. Mereka sadar SDA tidak selamanya memberi manfaat ekonomi.

Konsisten

Tiga tahun terakhir para pengusaha pengolahan dan pemurnian mineral minta pemerintah konsisten melarang ekspor mineral mentah atau konsentrat. Ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (minerba). Patut dicatat, nilai investasi membangun smelter cukup besar, dari 23 perusahan smelter selama 2014–2016 investasinya mencapai 23 miliar dollar AS.

Dalam Permen ESDM No 1 Tahun 2014 warisan pemerintahan SBY ada enam konsentrat yang masih boleh diekspor, seperti tembaga, pasir besi, bijih besi, seng, timbal, dan mangan. Permen juga menyebutkan batasan minimal kadar keenam mineral olahan tersebut yang boleh diekspor. Contoh minimum kadar mineral yang boleh diekspor untuk tembaga 15 persen dan pasir besi 58 persen.

Dalam permen tadi juga ada enam komoditas mineral yang hanya boleh diekspor setelah dimurnikan atau berbentuk logam, yaitu, emas, perak, bauksit, timah, nikel, dan kromium. Juga masih diizinkan ekspor emas dan perak yang terkandung dalam konsentrat tembaga karena merupakan produk sampingan.

Pembangunan dan pengembangan smelter mengalami berbagai kendala. Namun begitu, pemerintah dituntut memiliki akal panjang agar smelter bertambah lagi. Ini mengingat aneka macam mineral belum didayagunakan. Salah satu masalah yang cukup rumit adalah pembangunan smelter bijih besi. Hingga kini, daya serap perusahaan nasional terhadap produk bijih besi (iron ore) masih kecil. Jadi, produsen cenderung mengekspor.

Perusahaan nasional penyerap bijih besi terbesar adalah PT Meratus Jaya Iron and Steel, perusahaan patungan PT Krakatau Steel Tbk dan PT Aneka Tambang Tbk. Meratus Jaya merupakan pabrik pengolahan bijih besi menjadi besi setengah jadi (sponge iron) berkapasitas produksi 315 ribu ton per tahun.

Selama ini, ekspor bijih besi volumenya tetap tinggi karena grade bijih besi dari bumi Indonesia tidak semua cocok dengan tungku atau kebutuhan industri hulu baja sehingga harus di-blending atas bijih besi. Inilah yang membuat Krakatau Steel mengimpor seluruh kebutuhan bahan baku iron ore pellet.

Dalam kasus tersebut, kebutuhan bahan baku iron ore pellet Krakatau Steel seluruhnya masih diimpor. Namun, jika pabrik baja sistem tanur tinggi (blastfurnace) sudah terbangun, bijih besi lokal bisa digunakan. Untuk memenuhi kekurangan produksi baja hingga 2020, pabrik baja baru berkapasitas 6–8 juta ton sebaiknya segera dibangun. Dengan demikian, pengolahan bijih besi dalam negeri menjadi produk besi spons dapat mensubstitusi besi tua sebagai bahan baku pembuatan baja dengan teknologi berbasis EAF.

Saat ini, impor besi tua sering bermasalah dengan kantor bea cukai karena dicurigai mengandung bahan B3. Bijih besi Indonesia dikelompokkan menjadi tiga: bijih besi primer (hematit dan magnetit), bijih besi laterit, dan pasir besi. Saatnya kegiatan eksplorasi digencarkan agar potensi sumber daya menjadi cadangan (reserves). Cadangan bijih besi didominasi laterit, maka teknologi dan jalur proses yang sesuai untuk mengolahnya sebaiknya dikaji agar efisien. Ini agar produk baja yang dihasilkan berkualitas dan bernilai jual tinggi.

Pemerintah harus total renegosiasi kontrak pertambangan agar menghasilkan skema bagi hasil yang benar-benar menguntungkan bangsa. Jangan ada renegosiasi asal-asalan dan penuh persekongkolan. Saatnya pemerintah membuat informasi yang akurat dan canggih terkait potensi tambang dan usaha pertambangan.

Jangan ada lagi perusahaan pertambangan curang dengan menekan harga sewa atau bagi hasil tambang sekecil-kecilnya. Sebaliknya dengan menaikkan nilai tambang melebihi nilai sebenarnya untuk mengelabuhi pasar. Kesalahan besar selama ini kurangnya pengawasan dampak lingkungan dari eksplorasi.

Penulis Alumnus University of Michigan, Master Plan Manager The Abu Dhabi Company for Oil Operations United Arab Emirates.

WhatsApp Image 2017-01-14 at 2.16.03 PM(1)

%d blogger menyukai ini: