KEPALA DAERAH DAN PRODUKTIVITAS

Pilkada serentak merupakan momentum untuk menjaring sosok kepala daerah yang mampu mendongkrak produktivitas di daerahnya. Dibutuhkan kepala daerah yang memahami cara yang tepat untuk meningkatkan produktivitas.  Sekaligus, memiliki gagasan segar maupun inovasi tepat guna yang terkait dengan faktor bagi produktivitas masyarakat.

Tahapan pilkada serentak sebaiknya menjadi pasar gagasan oleh calon kepala daerah. Untuk menunjukkan sejauh mana kapasitas dan kompetensinya demi memajukan daerah. Rakyat membutuhkan sosok kepala daerah yang bisa mewujudkan faktor tipping point terkait produktivitas.

Pada prinsipnya fenomena tipping pointbisa terjadi, jika seseorang memiliki gagasan atau inisiatif hebat yang bisa menyebar seperti virus ganas dan mampu menduplikasi secara deret ukur.

Rakyat membutuhkan kepemimpinan yang transformatif. Yakni, tidak sekedar kepemimpinan politik, tetapi juga cara untuk menggenjot produktivitas maupun daya kreativitas.Kepemimpinan transformatis harus mampu mendefinisikan kembali orientasi dan strategi pembangunan daerah yang berhasil melakukan leapfrogging atau lompatan katak terkait produktivitas.

Menurut Murphy istilah leapfrogging pada mulanya digunakan untuk menunjukkan betapa cepatnya dua negara yang kalah perang, yakni Jerman dan Jepang dalam mengejar kemajuan teknologi dan industri dengan cara mengggenjot produktivitas.

Dalam konteks lompatan di atas, sebaiknya sosok calon kepala daerah yang bertarung dalam pilkada, kelak bisa membebaskan kakinya dari beban dan jeratan partai politik. Agar dirinya bisa memperbaiki hasil terdahulu dan mampu melakukan lompatan besar untuk kemajuan daerah.

Mestinya calon kepala daerah harus mampu menyusun konsep dan dokumen pembangunan sesuai dengan lompatan katak. Di era globalisasi, kecepatan menjadi tuntutan utama terhadap pemerintahan. Jika kita cermati ada sederet kelemahan yang mendasar dalam Perda RPJPD DAN RPJMPD yang dibuat oleh hampir semua pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Kita lihat isinya belum menekan secara tegas akan pentingnya faktor kecepatan dam belum tampak milestones pembangunan secara sistematik untuk mendongkrak produktivitas daerah.

Ada baiknya kita simak kekhawatiran Presiden Joko Widodo terkait angka pengangguran usia muda yang cukup tinggi. Sehingga menyebabkan produktivitas nasional bermasalah. Ironisnya, ditinjau dari latar belakang pendidikan, pengangguran terbesar justru adalah lulusan SMK (9,84%). Angka itu lebih tinggi dari pengangguran lulusan SMA (6,95%), SMP (5,76%) dan sd (3,44%), dari total 7,56 juta pengangguran terbuka mencapai 20,76%.

Strategi untuk meningkatkan produktivitas tidak cukup dengen membangun berbagai macam infrastruktur. Paling mendesak untuk dibenahi adalah produktivitas terkait aspek luas ketenagakerjaan. Hakekat produktivitas ketenagakerjaan adalah tingkat kemampuan pekerja dan birokasi pemerintahan dalam menghasilkan produk maupun jasa.

Dibandingkan negara lain, produktivitas tenaga kerja dan birokasi di Tanah Air masih lebih rendah dari rata-rata negara anggota Asian Productivity Organization (APO) atau organisasi produktivitas Asia. Singapura memiliki tinglat produktivitas tertinggi di dunia pada tahun 2015, yaitu sekitar U$ 121,9. Sementara Indonesia hanya skitar U$ 21,9. Posisi Indonesia pada 2015, jiga masih berada di bawah Malaysian dan Thailand, bahkan Sri Lanka.

Di Indonesia tertinggi terjadi di sektor pertambangan yakni sekitar Rp 137,1 juta per tenaga kerja per tahun, sedangkan terendah terjadi di sektor pertanian, skitar Rp8,7 juta. Bisa dilihat per daerah, tingkat produktivitas tertinggi ada di provinsi DKI Jakarta, yaitu sekitar  RP 102,2 juta per tenaga kerja per tahun, diikuti oleh Kalimantan Timur sbesar RP 76 juta per tenaga kerja per tahun. Produktivitas tenaga kerja paling rendah terdapat di Provinsi NTT, yaitu hanya sebesar Rp 7 per tenaga kerja per tahun, diikuti dengan Provinsi Gorontalo sebesar Rp 7,9 juta per tenaga kerja per tahun.

Sungguh prihatin melihat fenomena gap produktivitas (productivity gap analysis) antara Korea Selatan, Malaysia dan Indonesia. Produktivitas Korea Selatan  lebih tinggi sekitar 6,35 kali (635%) dari produktivitas Indonesia. Produktivitas Malaysia lebih tinggi sekitar 2,93 kali (293%) dari produktivitas Indonesia. Produktivitas Korea Selatan lebih tinggi sekitar 2,17 kali (217%) dari produktivitas Malaysia.

Ada korelasi antar kebijakan pembangunan ekonomi dengan kemajuan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Angka produktivitas di Korea Selatan dan Malaysia ternyata hasil dari percetakan SDM unggul secara besar-besaran. Terutama percetakan SDM dengan cara mengirimkan para remajanya untuk belajar ke luar negeri, terutama ke pusat IPTEK dan peradaban unggul dunia. Kemajuan yang di raih Korea Selatan dan Malaysia selama masa pembangunan 1960-2015 mengandalkan pada peningkatan produktivitas dan menggenjot kualitas sumber daya manusia. Bukan mengandalkan pada kepemilikan sumber daya alam (SDA).

 bim

bim2

%d blogger menyukai ini: