Moratorium Ujian Nasional

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berencana meniadakan sementara atau moratorium ujian nasional (UN) pada 2017. Keputusan itu telah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo. Moratorium dicabut jika mutu sekolah sudah merata di seluruh Tanah Air. Sekolah yang kondisinya berada di atas garis standar nasional jumlahnya baru 30 persen.

Moratorium dinilai tepat karena energi dan biaya UN bisa dialihkan untuk membenahi sistem pendidikan nasional. Di antaranya, perbaikan sarana, prasarana, sistem pembelajaran, dan manajemen sekolah. Dia juga bisa untuk mencetak guru-guru berstandar kelas dunia agar mampu menjadi skunk works pembangunan bangsa.

Selama ini penyelenggaraan UN menguras sumber daya sekolah dan masyarakat. Fokus dan perhatian sekolah hanya untuk menyongsong UN. Begitu pun Kemendikbud tidak sempat memikirkan lain yang lebih strategis untuk masa depan. Perhatiannya tersita pada penyelenggaraan UN.

Untuk penyelenggaraan UN setiap tahun pemerintah mengeluarkan biaya hingga 600 miliar rupiah. Selain itu, pemerintah daerah dan sekolah juga mengeluarkan biaya pendukung UN. Meskipun UN gratis bagi siswa, namun orangtua terkuras dompetnya untuk biaya les atau bimbel dan pembelian paket-paket buku latihan soal.

Proses lelang pengadaan penggandaan dan pendistribusian naskah ujian nasional (UN) sarat masalah seperti kebocoran soal, salah cetak, dan keterlambatan. Lelang pengadaan naskah UN untuk penyelenggaraan berbasis kertas atau paper based test (PBT) dan berbasis komputer atau computer based test (CBT).

Desentralisasi ujian akhir siswa harus tetap sesuai dengan standar dan mengedepankan aspek revolusi mental di sekolah. Desentralisasi pelaksanaan ujian kelulusan kepada pemerintah daerah untuk tingkat SD. Pelaksanaan ujian kelulusan akan diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten. Sementara, ujian kelulusan SMP, SMA dan SMK di tangan provinsi.

Desentralisasi tersebut tentunya harus diikuti kesiapan dan manajemen pendidikan setempat. Desentralisasi ujian memerlukan standar kelulusan yang dirumuskan Kemendikbud bersama Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP). Stadarisasi harus bisa dilakukan secara efektif. Jangan justru menjelma menjadi birokrasi baru yang menghambat.

Desentralisasi ujian kelulusan sangat tergantung kesiapan dan visi pemerintah daerah. Pemda harus benar-benar bersih dan siap secara teknis serta mentalitas aparatur yang baik. Jangan sampai desentralisasi mengulangi kelemahan dan dampak buruk UN seperti menimbulkan pungutan liar atau beban tambahan yang cukup signifikan bagi orangtua murid dan sekolah.

Desentralisasi ujian kelulusan jangan mengulangi ketidakberesan dalam tahapan penyelenggaraan UN. Seperti kebocoran soal dan modus kecurangan lain yang justru dilakukan para guru karena takut anak didiknya banyak tidak lulus.

Penghapusan UN membuat sekolah bisa menjalankan transformasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terbaru. Sistem pembelajaran bisa memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sistem sekolah yang dibangun untuk menunjang penyelenggara satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Manajemen Sekolah

Global Monitoring Report UNESCO menyatakan,  kualitas pendidikan salah satunya ditentukan manajemen sekolah. Maka, penerapan sistem sekolah berbasis TIK merupakan wahana untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, murah, dan transparan. Jika ini dijalankan serius, makin banyak standar lembaga pendidikan terdongkrak. Ikutannya,  otomatis bisa setara dengan sekolah berstandar internasional. Transformasi pendidikan akan mempercepat pencapaian standar pendidikan dunia seperti International Baccalaureate (IB) dari International Baccalaureate Organization yang berpusat di Genewa.

Penghapusan UN juga berdampak pada pengembangan profesionalitas dan kompetensi guru. Waktu dan sumber daya pemerintah bisa dialihkan untuk mencetak guru berkelas dunia. Dana penyelenggaraan UN, sebagian bisa untuk meningkatkan kompetensi guru dan mengirim belajar ke luar negeri.

Usaha untuk mendorong kualitas gutu lewat program sertifikasi secara massal hendaknya tidak melupakan pengembangan lebih lanjut guru berprestasi. Di antara 3 juta guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), tentunya ada yang berprestasi dan kemampuan luar biasa.

Pemerimtah perlu mengadakan program khusus terhadap guru tersebut. Apalagi dalam lintasan sejarah, para guru selalu menjadi pelopor dan pemimpin perubahan. Para pahlawan bangsa sejak era pergerakan Budi Utomo hingga perang mempertahankan kemerdekaan, kebanyakan berlatar belakang pendidik atau guru. Contoh Panglima Besar Jenderal Sudirman berlatar belakang guru sekolah Muhammadiyah.

Guru yang berkelas dunia bisa membuat bangsa melompat menyamai bangsa lain dalam merebut supremasi  dunia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu menjadikan guru berprestasi sebagai skunk works pembangunan yang mampu meningkatkan daya saing bangsa.

Salah satu contoh guru demikian bernama Barbara Morgan, pengajar sekolah di Amerika Serikat. Ibu guru Morgan dilibatkan sebagai astronot dalam riset nasional lewat misi pesawat ruang angkasa Endeavour milik NASA.

Sejarah menunjukkan, skunk works bisa membantu menciptakan solusi kebangsaan dan efektivitas pemerintahan. Kekhawatiran Presiden Jokowi terkait efek negatif kemajuan TIK terutama penggunaan sosial media bagi generasi muda sebenarnya bisa diatasi para guru yang diberi peran sebagai skunk works pembangunan. Mereka bisa menjadi tim Presiden atau penasihat kepala daerah untuk mencegah timbulnya “The Dumbest Generation” akibat era digital dan sosial media.

Istilah tadi merujuk teori Mark Bauerlein. Lewat bukunya berjudul  “The Dumbest Generation” terbitan Barnes & Nobles, dia mengulas tentang fenomena dekadensi moral dan pembodohan anak-anak Amerika Serikat. Ini dampak negatif internet dan game dan media sosial. Jangan sampai generasi Dumbest tumbuh subur di Indonesia. Para guru skunk works pembangunan bisa mewujudkan TIK pendidikan sebagai enabler dan transformer dunia pendidikan. Infrastruktur TIK pendidikan ibarat jalan tol proses pendidikan.

Penulis lulusan North Carolina State University, Amerika Serikat

 

%d blogger menyukai ini: