MENGATASI ELECTION FRAUD

Penyelenggaraan pemilu kepala daerah (pilkada) serentak sangat rentan dimanipulasi dan potensial terjadi konflik. Perlu antisipasi untuk menutup peluang terjadinya election fraud atau kecurangan pemilu.

Tahapan pemilu dari penentuan daftar pemilih hingga penghitungan suara perlu diantisipasi sebaik mungkin. Apalagi pada saat ini banyak beredar blangko KTP elektronik atau (e-KTP) palsu dari Cina. Blangko e-KTP palsu bisa disalah gunakan untuk manipulasi daftar pemilih. Apalagi basis data kependudukan yang digunakan oleh KPU maupun KPUD untuk menyusun daftar pemilihmasih sarat masalah.

Selama ini daftar pemilih dan proses rekapitulasi hasil pemungutan suara sangat rentan dimanipulasi dan diperjualbelikan. Dalam modusdiatas aplikasi system perhitungan (Situng) KPU harus bisa mencegah kecurangandan sistem tersebut bisa diakses oleh publik secara online hingga data ditingkat TPS.

Sistem informasi pemilu atau Sipemilu harus dipikirkan lebih matang. Baik pemilihan teknologi maupun tatakelola dan SDM yang akan mengoperasikannya. Apalagi pengalaman buruk pada Pemilu yang lalu terkait dengan teknologi informasi pemilu masih menghantui publik. Hal itu tidak boleh terulang lagi. Perlu melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)terkait dengan Sipemilu.

Bawaslu bisa meminta bantuan para pakar dan praktisi pemilu dari perguruan tinggi dan inovator teknologi pemilu untuk memahami secara utuh dan mendalami berbagai aspek Si pemilu. Untuk itu agar pihak KPU membuka diri terhadap Bawaslu. Hingga kini penggunaan Sipemilu oleh KPU/KPUD masih mengandung resistensi publik. Uji public Si pemilu yang dilakukan KPU hendaknya bersifat komprehensif.

Sesuai dengan best practices pengembangan teknologi informasi maka Si pemilu atau TI Pemilu harus dilakukan proses audit dari lembaga independent dan sangat kredibel. Dengan menggunakan metode standar yang relevan yakni COBIT (Control Objectives for Information & Related Technology). Dengan audit tersebut integritas dan keandalan bisa dipertanggung jawabkan dan terjaga dengan baik. Dengan penerapan COBIT maka Si pemilu memiliki keandalan sistem informasi.

Tahapan pemilu tanpa melibatkan teknologi mustahil bisa terlaksana dengan murah,cepat dan kredibel. Sayangnya, penerapanteknologi pemilu di Indonesia selama ini belum merupakan solusi yang komprehensif. Pada era sekarang ini, Pemilu membutuhkan metode pemungutan suara dan teknologi yang dipersiapkan secara matang dan memiliki landasan filosofis yang kokoh.Serta aman dari berbagai modus fraud atau kecurangan.

Ada relevansi fraud dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Meminjam definisi fraud dari The Institute of Internal Auditor (IIA) sebuah organisasi auditor ternama di Amerika Serikat, “Fraud is an array ofir regularities and illegal acts characterized by intentional deception”(Kecurangan adalah sekumpulan tindakan yang tidak diijinkan dan melanggar hukumyang ditandai adanya unsur kecurangan yang disengaja).

Fraud dalam domain pemilihan umum atau election fraud harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan teknologi pemilu yang berbasis TIK. Teknologi pemilu yang diterapkan di Indonesia harus bisa mencegah election fraud sekecil apapun. Modus atau aksioma fraud yang membayangi teknologi pemilu harus diketahui dan ada solusi secara tuntas.

Negara super power demokrasi seperti Amerika Serikat saja pernah terjadi krisis teknologi pemilu serta terjadinya election fraud yang memerlukan effort sangat besar untuk mengatasinya. Krisis election yang pernah terjadi di Amerika Serikat diselesaikan dengan melibatkan para pakarlintas keilmuwan dari perguruan tinggi serta badan riset terkemuka.

Teknologi pemilu di Amerika Serikat pernah mengalami krisis kepercayaan dan mendapat soroton tajam setelah ada masalah kontroversialdalam pemilu presiden terkait penggunaan e-Voting pada tahun 2000. Untuk memecahkan masalah teknologi pemilu disana dibentuklah Voting TechnologyProject (VTP) yang dikoordinasi oleh pakar dari California Technology dan MIT.

Tim tersebut berhasil melakukan perubahan dan improvement terhadap teknologi pemilu di Amerika Serikat sehingga tidak rentanfraud dan peretasan. Hasilnya hingga kini di Amerika Serikat tetap ada dua alernatif e-Voting yakni sistem berbasis DRE ( Direct Record E-Voting ) yang diterapkan pada 30 % daerah pemilihan, dan yang berbasis PCOS (Presinct Count Optical Scanning) atau juga disebut e-Counting sebanyak 70 %

Penerapan teknologi pemilu di Indonesia juga belum menemukan bentuk yang ideal dan dari empat penyelenggaraan pemilu pasca gerakan reformasi juga masih sarat masalah sehingga masih belum ada kepercayaan publikdan kepercayaan dari para politisi terkait dengana penerapan teknologi pemiluyang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Perlu meyakinkan segenap bangsa bahwa teknologi pemilu yang akan diterapkan, baik dalam tajuk e-Voting, e-Counting maupun variasi dan pengembangan dari keduanya harus bisa menjamin bebas dari modus election fraud. Sistem teknologi pemilu harus di audit secarabiaya dan teknologi serta memungkinkan dilaksanakan audit investigasi jika terjadi kasus fraud.

Sebagai negara besar penganut sistem demokrasi, Indonesia mestinya tidak menjadi negara demokrasi terbelakang dari sisi teknologi maupunkualitas demokrasi. Perlu proyeksi strategis alternatif e-Voting yang terdiridari tiga kategori, yakni pertama adalah berbasis DRE (Direct Record E-Voting )dengan tingkat quality pemungutan suara elektronik berbasis teknologi touchscreen atau layar sentuh. Kedua, E-Election berbasis PCOS (Pesinct CountOptical Scanning) dengan mekanisme pemungutan suara samadengan manual,perhitungan suara mudah dan cepat di TPS. Ketiga adalah berbasis CCOS (CentralCount Optical scanning). Sistem ini memiliki cara pemungutan suara yang sama dengan manual. Kemudian penghitungan suara bisa dilakukan secara mudah dan cepat di counting center yang terletak di kecamatan atau kelurahan.

Perlu pengembangan infrastruktur dan suprastruktur untuk merevitalisasi program partai politik (parpol). Infrastruktur lebih terarah kepada melengkapi perangkat keras, sedangkan suprastruktur kepadamerevitalisasi spiritualitas parpol.

Kondisi parpol pada saat ini langkahnya sering menempuh jalan pintas. Untuk itulah diperlukan transformasi politik dengan segera. Transformasi ini sesuai dengan ciri politik modern yang dirumuskan olehSamuel P. Huntington. Ciri itu adalah rasionalisasi dari otoritas. Yakni penggantian sejumlah otoritas politik tradisional yang tidak sesuai dengansemangat jaman.

Tesis Samuel P. Huntington diatas sangat relevan untuk konsolidasi demokrasi dan juga relevan dengan bertumbuhnya ekosistem internet broadband. Pada gilirannya jurang kesenjangan digital semakin menyempit, lalu mendorong terjadinya Demokrasi 2.0 di tanah air. Istilah Demokrasi 2.0 untuk Indonesia diperkenalkan oleh Ilham Akbar Habibie, KetuaInvestor Group Agains Digital Divide (IGADD).

Titik berat Demokrasi 2.0 adalah mewujudkan prosesdan tahapan pemilu yang ideal berbasis platform TIK terkini serta mendoronge kosistem yang partisipatif dan terjadinya komunikasi dua arah yang setaraantara rakyat dengan negara.

 

%d blogger menyukai ini: