Memacu Perdagangan dan SDM Logistik

Pemerintah terus memacu perdagangan produk dalam negeri hingga ke pasar internasional. Terkait dengan masalah positioning produk nasional, ada baiknya kita mengkaji peta yang menggambarkan aliran produk yang terjadi.

Peter Dickens dalam bukunya Global Shift: Mapping The Changing Contours of the World Economy, merekomendasikan kepada bangsa-bangsa tentang pentingnya merancang ulang mata rantai jaringan produksi global.

Selain itu, selalu fokus pada pasar dan kematangan produk. Hal itu sangat relevan, di tengah banyaknya perusahaan di Tanah Air yang kini menghadapi ketidakseimbangan biaya bahan baku yang diimpor dengan hasil penjualan produk yang diekspor atau diserap dalam pasar domestik.

Usaha memacu perdagangan sangat tergantung kepada system logistik. Perlu menetapkan produk atau komoditas penggerak utama dalam suatu tatanan jaringan logistik dan rantai pasok, tata kelola, dan tata niaga yang efektif dan efisien. Saatnya mengintegrasikan simpul-simpul infrastruktur logistik, baik simpul logistik (logistics node) maupun keterkaitan antarsimpul logistic (logistics link) yang berfungsi untuk mengalirkan barang dari titik asal ke titik tujuan.

Simpul logistik meliputi pelaku logistik dan konsumen; sedangkan keterkaitan antarsimpul meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi, dan jaringan keuangan, yang menghubungkan masyarakat perdesaan, perkotaan, pusat pertumbuhan ekonomi, antarpulau maupun lintas negara.

Volume perdagangan nasional sangat dipengaruhi oleh kinerja logistik. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang logistik masih memprihatinkan sehingga perlu ditingkatkan. Kebutuhan tenagatenaga yang kompeten di sektor logistik tidak hanya diperlukan untuk pengembangan Sistem Logistik Nasional, tetapi juga dalam menghadapi liberalisasi tenaga kerja.

Dibutuhkan strategi yang mampu mengembangkan SDM dengan kompetensi dan profesi logistik berstandar internasional. SDM logistik yang terpercaya baik pada tingkat operasional, manajerial dan strategis, dan mencukupi kebutuhan nasional untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem logistik nasional.

Untuk mengembangkan SDM logistik perlu dilakukan klasifikasi dan penjejangan profesi logistik. Selain itu, pendirian lembaga pendidikan logistik baik melalui jalur akademik, jalur vokasi, maupun jalur profesi. Terkait dengan pendidikan profesi logistik, asosiasi terkait dengan logistik seperti ALI dan ALFI perlu bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk membentuk badan akreditasi profesi logistik dan lembaga assessor yang memberikan sertifikat profesi.

Untuk mewujudkan pelaku logistik (PL) dan penyedia jasa logistik (PJL) yang mampu menjadi pemain lokal kelas dunia (world class local players) perlu mendirikan program studi atau prodi logistik di perguruan tinggi. Sehingga bisa dihasilkan sarjana logistik yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menangani berbagai bidang logistik seperti di antaranya transporting, warehousing, freight forwarding, export-import, cargo and shipping, logistics information service, taxation, dan lain-lain.

Untuk mencetak ahli logistik kelas dunia juga bisa melalui pengiriman mahasiswa untuk belajar ke negara maju. Para lulusan SMA perlu didorong untuk kuliah ke perguruan tinggi di negara maju mendalami ilmu dan inovasi tentang sistem logistik terkini.

Jerman merupakan salah satu negara yang tepat sebagai tujuan belajar dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi logistik. Saat ini Jerman adalah negara terdepan dalam efisiensi logistik dan sangat ramah untuk berbagi pengetahuan bahkan alih teknologi. Ilmu logistik di Jerman merupakan salah satu bidang yang sangat pesat perkembangannya.

Tidak kurang dari 162 perguruan tinggi di Jerman menawarkan studi terkait logistik. Pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu mengonkretkan kerja sama antara Jerman dan Indonesia dalam bidang logistik. Kerja sama yang konkret tersebut sebaiknya melibatkan pemerintah daerah.

Dalam kerja sama tersebut pemda bisa mengirimkan SDM untuk belajar di negara bagian, seperti Bremen yang merupakan Negara bagian yang memiliki industri kluster logistik terkemuka di dunia yang didukung oleh lembaga riset logistik seperti LPL dan beberapa perguruan tinggi yang menawarkan berbagai bidang studi logistik.

Apalagi Bremen sudah melakukan kerja sama dan alih teknologi maupun kerja sama riset dengan kota di Indonesia, seperti dengan kota Makassar. Tantangan globalisasi salah satunya adalah menguatkan perdagangan domestik agar tetap mampu bersaing. Sesuai dengan pesatnya konvergensi teknologi informasi, maka ranah perdagangan memerlukan Sistem Informasi Perdagangan yang meliputi hal-hal terkait harga, suplai dan distribusi untuk menghindari adanya assymetric information yang dapat memicu kartel dan monopoli harga.

Salah satu isu penting terkait perdagangan adalah mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam pasal 69 RUU Perdagangan disebutkan bahwa pelaku perdagangan atau penyedia yang tidak memenuhi SNI dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Pada era sekarang ini perlu dorongan kuat penerapan SNI yang disertifikasi oleh kementerian dan lembaga teknis terkait dan diawasi oleh Kementerian Perdagangan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan perlindungan konsumen.

Pada era liberalisasi perdagangan saat ini perlu peraturan yang bisa melengkapi UU Perdagangan terkait dengan mutu dan infrastruktur mutu pendukungnya. Termasuk standar, penilaian kesesuaian, metrologi dan aspek logistik. Apalagi di kalangan industri lokal masalah standardisasi hingga kini masih menjadi masalah laten. Masih kecil jumlah atau persentase produk nasional yang sudah meraih SNI. Pengembangan SNI membutuhkan penguatan manajemen, penerapan teknologi informasi dan pembentukan jaringan pakar yang berkompeten.

%d blogger menyukai ini: