KORUPSI MEGAPROYEK E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto sebagai tersangka kasus korupsi megaproyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP.

Dalam pengembangan pengusutan kasus ini, KPK juga menetapkan mantan Dirjen Dukcapil Irman sebagai tersangka. Irman diduga bersama-sama dengan Sugiharto melakukan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan terkait megaproyek tersebut.

Akibatnya keuangan negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 2 triliun dari nilai proyek hingga Rp 6,6 triliun. KPK juga telah membidik mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi atas keterlibatannya. Megaproyek e-KTP dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), PT Quadra Solution, PT LEN Industri, PT Sucofindo (Persero), dan PT Sandipala Arthapura sebagai pemenang tender proyek e-KTP.

Penerapan e-KTP hingga kini sangat memprihatinkan dan dalam kondisi amburadul. Pemerintah sekarang ibaratnya terpaksa cuci piring dan terkena dampak buruknya. Megaproyek e-KTP ternyata belum dapat menyelesaikan masalah kependudukan yang canggih dan terintegrasi.

Eksistensiya masih sebatas sebagai alat identitas diri yang masih konvensional. Belum terintegerasi secara cerdas terhadap aspek lain seperti sistem kesehatan nasional, sistem elektronik pemilu, jaminan sosial, hingga sistem perbankan. Hingga kini perangkat e-KTP belum bisa melakukan konsolidasi database yang cerdas untuk aktivitas bernegara  di bidang sosial, demokrasi, ekonomi, pendidikan dan hankam.

Kejanggalan megaproyek e-KTP terlihat dari  keputusan pelaksana yang memilih interface nirkontak (contactless) pada cip. Keputusan yang kurang logis itu telah membengkakkan anggaran. Padahal di dunia perbankan yang memiliki prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi saja tidak perlu menggunakan interface nirkontak untuk kartu kredit dan ATM.

Begitu juga dengan sistem e-KTP di negara tetangga Malaysia dan Thailand yang hanya menggunakan interface kontak. Disisi lain, manfaat langsung e-KTP bagi warga negara Malaysia dan Thailand lebih besar dan lebih berarti dibanding pemegang e-KTP di negeri ini. Lagi pula manfaat kartu e-KTP di negeri ini sangat minim sehingga kartu jarang digesek. Lalu kenapa harus memilih spesifikasi mahal dengan interface nirkontak. Akibatnya menimbulkan selisih total alias pemborosan hingga Rp 1,7 triliun dibanding dengan interface kontak.

Penuh keganjilan

Tahapan dan proses megaproyek e-KTP yang dimulai dari tahun 2009 penuh keganjilan dan sarat korupsi. Megaproyek itu sejak awal melibatkan KPK dan LKPP tapi setengah hati dan hanya sebatas basa-basi politik. Kini e-KTP menimbulkan masalah krusial bagi pemerintah sekarang. Masalah krusial itu antara lain berupa krisis pengadaan blangko e-KTP di berbagai daerah. Krisis itu merupakan bukti buruknya perencanaan dan kinerja vendor terkait e-KTP. Sejak semula megaproyek e-KTP sudah penuh keganjilan. Namun pemerintah saat itu mengabaikan saran para pakar dan kritik masyarakat.

Sejak awal terlihat pihak vendor e-KTP tidak menggunakan perangkat lunak sumber terbuka atau open source. Akibatnya, Kemdagri kesulitan mengembangkan lebih lanjut sistem tersebut dan kegiatan pemeliharaan selalu tergantung vendor sepanjang waktu. Selain itu masih banyak terjadi kesalahan database terkait kolom isian dalam e-KTP.

Kondisi proyek e-KTP yang sangat amburadul dan sangat merugikan negara itu telah diusut oleh KPK. Sistem dan perangkat e-KTP mestinya tidak boleh melalui pengadaan nasional yang monopolistik dan bernuansa kolusi oleh vendor.Mestinya megaproyek itu melibatkan sebanyak mungkin pengembang dan perusahaan dalam negeri.  Kemudian proyek e-KTP yang melibatkan langsung pemerintah pusat hanya terkait sistem business intelegent terkait dengan data base dan analisis kependudukan untuk pembangunan dan kondisi darurat.

Dengan situasi yang terlanjur amburadul seperti sekarang ini, kesalahan pemilihan teknologi e-KTP mengakibatkan negara tersandera oleh vendor. Tingginya komponen impor dalam proyek e-KTP juga sangat menyedihkan jika kita menengok realitas industri elektronika di negeri ini yang hidup segan mati tak mau. Harusnya pemerintah menjadikan SIAK aplikasi terpusat yang bisa diakses dari tempat perekaman data penduduk (TPDK) yang berbasis di kecamatan. Aplikasi itu hendaknya tidak bersifat konformitas dan monopoli dari segi teknologi.

Publik sering bertanya, sejauh mana manfaat e-KTP untuk meningkatkan tatakelola kependudukan dan kesejahteraaan sosial di negeri ini. Dalam pandangan masyarakat awam, e-KTP memang berhenti kepada wujud blangko e-KTP yang materialnya terbuat dari bahan polietelin dan tertanam chip di dalam blangko. Serta dirancang dengan keamanan pencetakan dengan hologram. Masyarakat awam belum memahami nilai tambah blangko e-KTP yang harganya kelewat mahal itu.

Eksistensi e-KTP di negeri ini dalam konteks global menjadi minimalis fungsinya dan bernuasa pemborosan yang luar biasa.  Hingga saat ini fungsi strategis e-KTP masih kabur. Kalau cuma untuk membuat nomor kependudukan tunggal dan untuk mendukung DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu, mestinya hal itu bukan manfaat yang esensial. Fungsi esensial bagi masyarakat adalah manfaat pasti e-KTP terkait hak kesejahteraan dan terkelolanya aspek kependudukan secara efektif dan multiguna yang nyata. Fungsi esensial yang lain adalah dengan e-KTP proses pembangunan di segala bidang memiliki tingkat akurasi, transparansi dan analisis yang baik karena berbasis data kependudukan yang real time.

Spesifikasi perangkat keras dan lunak e-KTP yang terdiri dari cip, reader atau writer chip pada blangko, Automated Fingerprint Identification System (AFIS) yang terdiri dari perangkat server, klien, sistem AFIS, pemindai sidik jari (fingerprint scanner) dan aplikasi ternyata tidak memiliki utilisasi yang baik terkait kebutuhan Pemilu. AFIS juga belum bersifat kompatibel dengan sistem informasi pemilu yang antara lain untuk menentukan akurasi DPT dan bebas dari manipulasi pemilih.

%d blogger menyukai ini: