Refleksi Hari Ulang Tahun Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia

Dalam rangka memperingati Hari Hari Ulang Tahun Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016 pengurus Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) menyampaikan refeleksi kebangsaan terkait produktivas ketenanagakerjaan yang merupakan kunci daya saing.
Kemerdekaan dan Produktivitas Bangsa
Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-71dengan slogan “Indonesia Kerja Nyata” merupakan momentum untuk mawas diri lalu memperbaiki kualitas kerja segenap bangsa. Utamanya terkait faktor produktivitas yang merupakan kunci untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial.
Memperbaiki produktivitas nasional yang hingga kini masih rendah adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Dalam konteks diatas IABIE menyatakan perlu memperbaiki kualitas dan efektivitas kerja segenap bangsa secara sistemik sehingga bisa membuahkan produktivitas yang tinggi serta meningkatnya nilai tambah lokal. Perlu kerja yang cerdas dan berkualitas, bukan kerja asal kerja.
Masalah produktivitas masuk dalam sembilan agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo yang disebut Nawacita. Pemerintah bertekad meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.Tentunya semua itu membutuhkan strategi dan inovasi. Strategi untuk meningkatkan produktivitas nasional tidak cukup dengan membangun berbagai macam infrastruktur. Yang paling mendesak untuk dibenahi adalah produktivitas terkait aspek luas ketenagakerjaan dan usaha pertanian. Karena kedua aspek tersebut akan menimbulkan multiplier effect bagi sektor lainnya.
Pengertian produktivitas ketenagakerjaan adalah tingkat kemampuan pekerja dalam menghasilkan produk dan jasa. Berbagai faktor mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, termasuk juga faktor sosial ketenagakerjaan. Searah dengan itu pemerintahan Jokowi-JK diharapkan memakai strategi yang lebih tepat dan mendunia yakni strategi global reverse innovation. Strategi tersebutjuga bisa memperluas lapangan kerja karena berbasis inovasi disegala bidang.
IABIE merekomendasikan pentingnya menata dan memperluas portofolio kompetensi ketenagakerjaan di Tanah Air demi menggenjot produktivitas nasional. Hal itu sebagai solusi untuk mengatasi pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia yang sekitar 2,9 juta per tahun, sebagian besar atau sekitar 80 % di antaranya adalah tenaga kerja yang kurang terlatih. Perlu transformasi ketenagakerjaan dengan merombak sistem pendidikan kejuruan yang lebih sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian dan industri. Juga perlunya kemampuan angkatan kerja berbahasa asing untuk adaptasi, pergaulan kerja serta peningkatan daya saing global.
Sudah saatnya menata kompetensi ketenagakerjaan yang diwujudkan dengan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Sertifikasi tersebut selain untuk menghadapi kompetisi global juga untuk menciptakan competitive advantage atau keunggulan daya saing melalui peningkatan kualitas dan produktivitas. Bobot standarisasi dan sertifikasi bagi pekerja sesuai dengan Standar Kompetensi Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Eksistensi BNSP mestinya bisa mengelola dan mengembangkan portofolio kompetensi tenaga kerja nasional dan daerah.
Strategi terkait dengan peningkatan produktivitas dan nilai tambah lokal sangat relevan untuk memajukan masyarakat perdesaan. Apalagi produktivitas sektor pertanian di negara maju dengan negara berkembang seperti halnya Indonesia masih sangat timpang. Sistem atau pola pertanian yang ada di dunia ini dapat dibagi menjadi dua pola yang berbeda yaitu; pertama, pola pertanian di negara-negara maju yang memiliki tingkat efisiensi tinggi, dengan kapasitas produksi dan rasio output per tenaga kerja yang juga tinggi. Kedua, pola pertanian yang tidak atau kurang berkembang yang terjadi di negara-negara berkembang. Tingkat produktivitasnya masih rendah sehingga hasil yang diperoleh acapkali tidak dapat memenuhi kebutuhan para petaninya sendiri. Sehingga antara negara maju dan negara berkembang muncul suatu kesenjangan yang disebut sebagai kesenjangan produktivitas. Sejak tahun 2000 kesenjangan produktivitas tersebut berkisar 50 banding 1.
IABIE berpendapat Indonesia kini membutuhkan banyak pahlawan masa kini, yaknitokoh yang mampu menggenjot produktivitas bangsa. Dibandingkan dengan negara lain, produktivitas tenaga kerja Tanah Air masih lebih rendah dari rata-rata negara anggota Asian Productivity Organization (APO) atau Organisasi Produktivitas Asia.Singapura memiliki tingkat produktivitas tertinggi di dunia pada tahun 2015, yaitu sekitar 121,9 dolar AS, sementara Indonesia hanya sekitar 21,9 dolar AS. Posisi Indonesia pada 2015, juga masih berada di bawah Malaysia dan Thailand bahkan Sri Lanka.
Di Indonesia, produktivitas tertinggi terjadi di sektor pertambangan yakni sekitar Rp137, 2 juta per tenaga kerja per tahun, sedangkan terendah terjadi di sektor pertanian, sekitar Rp 8,7 juta. Bila dilihat per daerah, tingkat produktivitas tertinggi ada di provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp 102, 2 juta per tenaga kerja per tahun, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 76 juta per tenaga kerja per tahun. Produktivitas tenaga kerja yang paling rendah terdapat di Provinsi NTT, yaitu hanya sebesar Rp 7 per tenaga kerja per tahun, diikuti oleh Provinsi Gorontalo sebesar Rp 7,9 juta per tenaga kerja per tahun.
IABIE yang anggotanya terdiri dari para ahli dan berbagai disiplin ilmu merekomendasikan dan menyumbangkan karya dan pemikiran untuk memperbaiki produktivitas nasional secara sistemik dengan inovasi dan proses bisnis atau produksi yang lebih baik. Sehingga bisa didapat metode yang jitu agar produktivitas nasional bisa meningkat secara signifikan diseluruh wilayah. IABIE sangat prihatin melihat fenomena gap produktivitas (productivity gap analysis) antara Korea Selatan, Malaysia, dan Indonesia. Dimana produktivitas Korea Selatan lebih tinggi sekitar 6,35 kali (635%) dari produktivitas Indonesia. ·Produktivitas Malaysia lebih tinggi sekitar 2,93 kali (293%) dari produktivitas Indonesia. ·Produktivitas Korea Selatan lebih tinggi sekitar 2,17 kali (217%) dari produktivitas Malaysia.
Ada korelasi antara kebijakan pembangunan ekonomi dengan kemajuan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Angka produktivitas di Korea Selatan dan Malaysia ternyata hasil dari pencetakan SDM unggul secara besar-besaran. Terutama pencetakan SDM dengan cara mengirimkan para remajanya untuk belajar ke luar negeri utamanya ke pusat Iptek dan peradaban unggul dunia. Kemajuan yang diraih Korea Selatan dan Malaysia selama masa pembangunan 1960-2015 mengandalkan pada peningkatan produktivitas dan menggenjot kualitas sumber daya manusia. Bukan mengandalkan pada kepemilikan sumber daya alam (SDA).
Berlakunya Masyarakat EkonomiASEAN pada 2015 semakin mempertegas hal diatas. Tak ada kata kalimat lain yang lebih penting, selain memperbaiki secara totalitas produktivitas dan nilai tambah lokal. Sektor pertama yang mesti dibenahi adalah sektor industri pengolahan agar bisa memainkan peranyang lebih besar dalam perekonomian Indonesia. Saatnya sektor industri pengolahan berkontribusi untukmendongkrak perekonomian dan menyediakan sumber pekerjaan yangberkualitas bagi angkatan kerja.
IABIE prihatin bahwa akhir-akhir ini peransektor pengolahan dalam perekonomian Indonesia mengalami penurunan,atau dalam terminologi umum dikatakan terjadinya proses deindustrialisasi. IABIE mencatatbahwa kontribusi sektor pengolahandalam perekonomian Indonesia mencapai puncaknya pada 2004 ketikakontribusi sektor tersebut mencapai kisaran 28 persen.Meskipun begitu, secara komparatif angka itu bisa dikatakan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Sebagai contoh, puncak dari kontribusisektor pengolahan di Jepang adalah sekitar 36 persen, di Uni Eropa sekitar32 persen dan di negara-negara industri maju sekitar 30 persen.
Saatnya bagi pemerintah daerah untuk merancang sebaik-baiknya pengembangan tenaga kerja serta portofolio kompetensi dan profesi yang cocok bagi warganya. Khususnya portofolio yang berbasis sumber daya lokal. Perlu strategi pembangunan ketenagakerjaan yang bersifat multi-skiling, retrainable dan kompetensi technopreneurship yang bisa meningkatkan nilai tambah lokal. Perlu dibuat sistem informasi ketenagakerjaan yang canggih untuk mengembangkan lapangan kerja serta memproyeksikan jumlah kebutuhan tenaga kerja dari sisi permintaan pasar.
Segera, pemerintah pusat dan daerah memperbaiki dan modernisasi Balai Latihan Kerja (BLK) sehingga bisa menunjang dual system pendidikan kejuruan. Sehingga bisa memenuhi standar kompetensi bidang industriserta bisa meningkatkan nilai tambah lokal. Untuk itu IABIE merekomendasikan agar pemerintah menambah jumlah BLK di daerah-daerah sesuai dengan potensi alamiahnya. Serta memperbarui muatan pendidikan di BLK agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja lokal hingga pasar global.
Jakarta, 14 Agustus 2016
Bimo Joga Sasongko
Ketua Umum IABIEv
%d blogger menyukai ini: