Menilik Kinerja Pelabuhan

Oleh Hemat Dwi Nuryanto (Alumni Deetman Prancis)

Presiden Joko Widodo (jokowi) kecewa melihat pelayanan dan daya saing Pelabuhan Tanjung Priok yang buruk. Padahal pelabuhan terbesar di Indonesia itu merupakan tulang punggung konektivitas nasional. Secara langsung Presiden Jokowi menyaksikan sendiri kelambanan bongkar muat atau dwelling ti­me kontainer.

Presiden semakin bertambah ‘gerah’ ketika pejabat berwenang tidak bisa menjawab secara komprehensif atas kelambanan tersebut. Jawaban yang disampaikan kepada Presiden justru hal-hal yang kurang esensial dan jauh dari akar persoalan yang terjadi.

Presiden menyatakan, dwelling time pelabuhan Indonesia mestinya bisa mendekati negara-negara tetangga agar mampu bersaing secara global. Presiden minta dwelling time rata-rata 4,7 hari.

Kelambanan bongkar muat pelabuhan-pelabuhan Indonesia merupakan masalah klasik yang menyangkut birokrasi lintas kementerian dan lembaga negara. Sudah bertahun-tahun kinerja pelabuhan digugat berbagai pihak, namun dianggap angin lalu. Wajarlah Presiden mengambil tindakan tegas pemecatan pejabat.

Selama ini Presiden Jokowi telah memperhatikan serius peran pelabuhan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Presiden juga menaruh perhatian be- sar terkait agenda besar Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang mengakomodasikan kepentingan Indonesia terkait aspek promoting con­nectivity.

Agenda APEC harus menjadi referensi dan untuk mengevaluasi tentang keandalan konektivitas nasional menghadapi globalisasi. Penguatan konektivitas nasional sangat penting untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama berdasarkan prinsip keterpaduan, melalui intermodal supply chains system. Selain itu juga untuk memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland).

Penguatan konektivitas nasional sebaiknya berbasis sistem informasi cang- gih melalui optimalisasi pengoperasian sistem National Single Window (NSW) di pelabuhan dan bandara. Sistem tersebut berfungsi sebagai hubungan internasional, penerapan Customs Advance Trade System (CATS). NSW terkoneksi dengan sistem jaringan logistik global (national supply chain) lewat jaringan logistik global ASEAN (ASEAN supply chain) dan jaringan logistik (global supply chain) pelabuhan dan bandara.

Terintegrasi

Penguatan ini juga dilakukan dengan menaikkan efisiensi dan produktivitas operasional pelabuhan dan bandara internasional dengan menerapkan sistem manajemen logistik terintegrasi. Pemerintah harus segera mengakselerasi 7 flagship TIK nasional. Salah satunya pengoperasian NSW, sistem pelayanan dokumen tunggal untuk kegiatan ekspor dan impor.

Sayang, pengoperasian sistem tersebut selama ini belum dibarengi pembenahan total infrastruktur pelabuhan di bawah Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Akibatnya, ketika NSW diterapkan, manajemen dan infrastruktur BUP kedodoran. Ini terlihat dengan tetap molornya kongesti pelabuhan. Ini suatu keadaan yang berlarut-larut akibat kapasitas dan fasilitas pelabuhan tidak sebanding dengan jumlah kapal yang harus bongkar-muat.

Ke depan perlu secepatnya mewujudkan keandalan Indonesia National Single Window (INSW) yang menyatu dengan ASEAN Single Window (ASW). Ini kemudian meluas terhadap negara- negara APEC. Maka, mengurus izin ekspor-impor ke seluruh negara ASEAN dan APEC bisa lewat satu negara. Ba- sis komoditas yang selama ini baru 12 yang telah diintegrasikan harus diperbanyak. Contoh, komoditas food dan agro base. Kemudian fishery, elektronik, dan otomotif. Apalagi ASEAN kelak menuju single production base.

Penerapan Sistem NSW di pelabuhan negeri ini sebaiknya disertai pembenahan total BUP agar tidak bertepuk sebelah tangan. Dengan NSW diharap- kan administrasi ekspor impor semakin cepat, murah, dan efisien. Sebab proses perizinan tak perlu melewati banyak pintu (sistem pelayanan dokumen tunggal). Eksistensi pelabuhan akan memberikan akselerasi yang semakin tinggi terhadap perekonomian daerah.

Dengan demikian konsep interlocking dan konektivitas harus benar-benar dimatangkan dan diimplementasikan sebaik mungkin. Fungsi pelabuhan dimasa depan seharusnya ditingkat dari sekedar distribusi barang dan orang menjadi salah satu sub sistem yang memicu pertumbuhan pusat pusat industri di daerah.

Tuntutan beberapa pihak untuk menaikkan status sejumlah pelabuhan akan sia-sia jika infrastruktur penunjang masih buruk dan sistem konektivitas belum andal. Sebab ketika meningkatkan status pelabuhan dengan menambah volume atau daya tampung, memodernisasi fasilitas, tanpa meningkatkan volume eksport atau penyaluran barang keluar daerah akan terjadi idle capacity.

Kondisi ini akan menyebabkan ketidakefisienan penggunaan fasilitas pelabuhan jika pemerintah tidak mendorong terciptanya pusat pusat pertumbuhan industri, perdagangan, dan penyediaan infrastuktur penunjang lainnya. Contoh, untuk kapal jenis mother vessel yang berkapasitas lebih dari 6.000 teus, bisa penuh (load mencapai 80-90%) dari Jakarta ke Bitung. Namun ketika balik dari Bitung ke Jakarta, hanya memiliki load kurang dari 20%. Ini menjadi inefisiensi karena tarif dinaikkan, sehingga terjadi biaya ekonomi tinggi. Kendisinya menjadi lain jika Bitung dijadikan kawasan ekonomi khusus, agar load bisa maksimum, sehingga harga atau biaya trans- portasi lebih rendah (efisien).

Sebagai suatu sistem informasi, Sin­ gle Window menerapkan single submis­ sion document, single and synchronous processing document, dan single decision making untuk proses penyelesaian kewajiban kepabeanan (customs release). Prinsip dasar NSW terdapatnya single portal nasional berupa website (web address) untuk transaksi dan kegiatan terkait trading atau logistik.

Dalam hal ini, trader (importir atau eksportir) untuk melakukan seluruh kegiatan hanya membutuhkan internet di kantornya. Dengan membuka aplikasi di dalamnya sudah bisa menyelesaikan berbagai urusan baik proses customs clearance di Bea Cukai maupun perizinan instansi teknis.

Seluruh instansi terkait proses perizinan untuk trading dan logistik ( goverment agencies/GA) akan menjadi user terintegrasi ke dalam satu portal. Mereka bersama- sama mengakses satu database nasional yang berisi seluruh transaksi trading, logistik, serta kegiatan lain. Hasil perizinan tiap-tiap GA akan di­upload atau dikirim secara elektronik ke dalam database portal nasional. Dengan demikian, Bea Cukai dapat segera mengapprove (customs clearance & release).

Keandalan konektivitas nasional khususnya di pelabuhan bisa diukur di Tanjung Priok. Presiden Jokowi telah melihat fakta dengan mata dan kepala sendiri, pelabuhan Tanjung Priok semakin kewalahan karena terkendala kapasitas dan fasilitas. Kondisi demikian tak mungkin mampu bersaing dengan otoritas pelabuhan tetangga seperti Singapura, Malaysia atau Vietnam. Penulis alumnus UPS Toulouse Prancis.

%d blogger menyukai ini: