SAMBUTAN DARI KETUA UMUM IABIE PERIODE 2016 – 2019

Dalam rangka memperingati hari jadi IABIE pada 2 Agustus, pengurus menyampaikan rekomendasi dan menyumbangkan pemikiran kepada Pemerintah Presiden Joko Widodo terkait dengan masalah dan solusi SDM ahli dan berkompetensi tinggi untuk pembangunan nasional, khususnya pembangunan infrastruktur, industri dan kapasitas inovasi nasional.

Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) merupakan organisasi profesi yang bermula dari 1.500 lulusan SMA terbaik yang pernah mendapatkan Program Beasiswa Habibie selama periode 1982 hingga 1996 di berbagai negara maju. Program beasiswa dikoordinir oleh Kementerian Riset dan Teknologi dalam Program OFP, STMDP, STAID, IPTN dan PT PAL untuk melanjutkan studi jenjang S-1 di bidang sains dan teknologi ke beberapa negara maju di dunia diantaranya Jerman, USA, Prancis, Belanda, Inggris, Australia, Kanada, Austria, dan Jepang.

Program beasiswa digagas oleh Presiden RI ke-3 BJ Habibie, yang pada saat itu masih menjabat sebagai Menteri Riset, untuk memperkuat lembaga-lembaga di bawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Badan Pengelolaan Industri Strategis (BPIS). Setelah 20 tahun kemudian, pada 2 Agustus 2013 dilakukan deklarasi berdirinya IABIE oleh perwakilan dari masing-masing negara Alumni tujuan beasiswa.

“Optimasi Peran SDM Ahli untuk Pembangunan”

Sebagai anak intelektual Prof.DR.Ing BJ Habibie, segenap anggota IABIE dituntut memiliki karakter unggul dan inklusif atau merakyat dalam berkarya maupun dalam menggeluti profesinya. Meraih keunggulan dibidang Iptek dan nilai tambah segala bidang, serta selalu digaris depan depan dalam transformasi teknololgi dan industri. Semua itu merupakan karakter IABIE yang digariskan oleh BJ. Habibie.
IABIE sadar benar bahwa pembangunan karakter bangsa merupakan megaproyek bagi bangsa-bangsa yang ingin maju dan berdaya saing tinggi. Apapun dan berapapun harganya akan ditempuh demi keberhasilan pembangunan karaker bangsa yang diikuti oleh penguasaan Iptek secara progresif.

Visi IABIE adalah terdepan dan inklusif memajukan iptek, meningkatkan nilai tambah dan kapasitas inovasi di Tanah Air. Dengan modal alamiah berupa wadah perhimpunan alumni dengan bermacam portofolio kompetensi serta daya kreativitas dan inovasi. IABIE mewujudkan kepemimpinan unggul khususnya kepemimpinan dalam domain Iptek dan dunia usaha melalui sinergi yang kuat antar anggota dan sesama anak bangsa. Terus berjuang bersama meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pembangunan nasional di Indonesia. Khususnya strategi transformasi teknologi dan industri dengan wahana yang sesuai dengan semangat jaman.

Program kerja IABIE menekankan berbagai macam inisiatif kebangsaan dan kebudayaan seperti yang hingga kini masih dilakukan oleh Bapak BJ.Habibie. Para anggota IABIE pada saat ini telah eksis berkaya dan berinovasi untuk bangsa. Sebagian besar masih terkait dengan aspek global brain circulation yang berkarya di dalam negeri ataupun di luar negeri yang langsung ataupun tidak langsung telah menyokong kemajuana bangsa. Masing-masing terkait dengaan aspek global brain circulation.
IABIE juga memiliki program kerja terkait advokasi, promosi dan dukungan konkrit terhadap segenap para ilmuwan, inovator dan teknolog yang tengah berkarya dan berinovasi tetapi ditengah jalan mengalami berbagai kendala teknis dan non teknis. Kendala non teknis termasuk melakukan pembelaan hukum dan upaya politik bila ada anggota yang terkena masalah. Seperti misalnya kasus inovator alat kesehatan (alkes) dan kasus mobil listrik. Kondisi Indonesia saat ini ada irisan antara domain hukum dan domain inovasi teknologi yang masih abu-abu sehingga bisa berakibat yang merugikan kegiatan inovasi.
Pengurus IABIE memberikan masukan yang komprehensif kepada pemerintah, khususnya terhadap otoritas hukum seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian terkait domain abu-abu diatas. Sehingga otoritas hukum di negeri ini bisa memahami secara komprehensif terkait dengan pengembangan teknologi dan proses inovasi. Supaya hukum tidak memakan anak bangsa yang melakukan proses inovatif.
IABIE memiliki program kerja membantu pemerintah mewujudkan poros teknologi global yang kini sedang dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Membantu pemerintahan membenahi ekosistem di dalam negeri yang mampu mengkondusifkan brain circulation, dimana warga negara berbakat betah berkarya di negeri tercinta. IABIE mengajak segenap bangsa untuk meneropong keberhasilan Tiongkok, India dan Israel yang akhir-akhir ini menikmati ledakan investasi berkat proses inovasi disegala lini. Indonesia perlu menerapkan seruan pemenang Hadiah Nobel Robert Solow, bahwa ekosistem inovasi teknologi yang baik disuatu bangsa merupakan instrumen yang paling andal untuk menggenjot produktivitas dan pertumbuhan ekonomi ditengah krisis dunia.
IABIE berusaha menjadi Jembatan kolaborasi ABG yang erat dan konstruktif untuk mendorong proses inovasi. Mendorong terjadinya kolaborasi ABG (Acacemics, Businesses, Government) dalam riset dan inovasi. Memfasilitasi terjadinya riset berorientasi kebutuhan industri dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang akan menjadi pengembang, investor dan pemasarnya.
IABIE juga berperan sebagai badan pemikir, badan analis yang berorientasi pada kebijakan pembangunan nasional dan inisiatif kerakyatan. Juga mempunyai solusi konkrit dan daya guna langsung terhadap masyarakat, pemerintah, dan para pengambil keputusan. Implementasi badan pemikir juga sebagai clearing house untuk para anggota dan cendekiawan lain yang mungkin tidak mendapat kesempatan dikenal idenya, terutama oleh para pengambil keputusan. Aktivitas sebagai badan pemikir juga diwujudkan dalam seminar, pendidikan, latihan, dan penjabaran ide yang bersifat strategis untuk pembangunan bangsa.

Segenap anggota IABIE bertekad melanjutkan peran sejarah BJ Habibie sejak beliau menjadi penggerak Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman pada 1956. Sebagai pengurus pada waktu itu BJ Habibie memiliki obsesi dan visi pembangunan yang detail. Sejak saat itu PPI mulai menyiapkan wahana bangsa diberbagai bidang. Seperti bidang kedirgantaraan, maritim, ketenagalistrikan, dan wahana industrialisasi lainnya. Wahana merupakan sarana dan prasarana yang strategis untuk pembangunan bangsa yang bertumpu kepada prinsip kemandirian.Sepanjang kariernya BJ Habibie telah mempersiapkan berbagai wahana industrialisasi dan pusat Iptek serta meletakkan tonggak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ( Hakteknas ) yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus.

Pada saat ini IABIE sedang melakukan reinventing program pengiriman kembali lulusan SMA ke luar negeri dengan skema yang sesuai dengan kondisi sekarang serta memberikan solusi ke Pemerintah terkait dengan pengiriman lewat skema offset. Kebijakan Presiden Joko Widodo memacu pembangunan infrastruktur memerlukan dukungan banyak SDM ahli dibidang teknis maupun pembiayaan. Sehingga pembangunan infrastruktur bisa terwujud dengan kualitas yang baik dan bisa berlanjut tanpa kendala yang berarti diwaktu mendatang.
Selain itu pembangunan berbagai proyek infrastruktur perlu melibatkan aspek audit teknologi yang bertujuan untuk mengendepankan kepentingan komponen lokal dan melibatkan seluas-luasnya tenaga kerja lokal. Pemerintah hendaknya tidak memberikan cek kosong begitu saja kepada pengusaha asing untuk memilih dan menentukan sendiri spesifikasi teknologi yang akan diterapkan di negeri ini.
IABIE membuat cetak biru yang disampaikan kepada pemerintah terkait dengan pentingnya membentuk lembaga untuk mengelola sistem offset terkait dengan berbagai macam belanja ke luar negeri maupun pembangunan berbagai macam infrastruktur. Offset dapat diartikan sebagai mekanisme timbal balik.

Lembaga offset yang diinisiasi IABIE sebaiknya diisi oleh para ahli yang mengerti tentang alih teknologi, konsultan pendidikan internasional dan ahli tentang bisnis dan nilai tambah industri. Lembaga offset harus mengerti betul tujuan ekonomis dari offset yang bisa memperluas lapangan kerja dan mengoptimalkan devisa keluar negeri. Selanjutnya lembaga offset juga harus memahami betul tujuan alih teknologi di berbagai tingkatan. Idealnya lembaga offset dibentuk oleh Presiden dan harus mampu berkoordiansi lintas kementerian. Sehingga belanja kementerian dan lembaga negara lain keluar negeri dengan jumlah nominal tertentu, sebaiknya ditempuh dengan mekanisme offset. Begitu juga ada ketentuan offset tersendiri bagi perusahaan patungan swasta dan pemerintah, atau swasta murni, bagaimana permberlakuan offset yang ideal. Lembaga offset harus mampu menjalankan fungsi strategisnya yakni inventarisasi potensi yang bisa dikembangkan terkait offset. Kemudian memiliki data base yang akurat terkait perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mampu menerima offset. Kemudian melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan offset serta mengatasi jika ada hambatan di lapangan.
Skema offset sebaiknya mencakup transfer teknologi, co-production atau produksi bersama di Indonesia untuk komponen dan struktur, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan. Yang terdiri dari direct offset dan indirect offset. Direct offset merupakan kompensasi yang langsung berhubungan dengan kontrak pembelian. Sedangkan indirect offset atau biasa disebut offset komersial biasanya berbentuk buyback, bantuan pemasaran/pembelian alutsista yang sudah diproduksi oleh negara berkembang tersebut, produksi lisensi, hingga transfer teknologi dengan mendidik SDM. Perjanjian kontrak pengadaan sebaiknya menekankan transfer of technology (ToT) dengan mengirimkan SDM untuk belajar dan magang di luar negeri.

Sekian.
Atas perhatian dan kerjasama antara IABIE dengan rekan-rekan jurnalis media massa, baik media cetak maupun elektronik, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 1 Agustus 2016

Ketua Umum IABIE
Bimo Sasongko

%d blogger menyukai ini: