Ekosistem Ekonomi Digital

Oleh Hemat Dwi Nuryanto, IPTN 3 Prancis

Memasuki 2016, Indonesia seharusnya bisa beranjak dari konektivitas dasar dan bertransformasi menjadi entitas ekonomi digital yang tangguh.

Pemerintah – dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dipimpin Rudiantara harus mampu mendorong dan mencerahkan ekosistem ekonomi digital. Selain mencerahkan ekosistem, pemerintah perlu mencari solusi terkait irisan krusial antara domain inovasi teknologi dan domain hukum dan regulasi atau undang undang.

Selama ini, kita kerap menghadapi rintangan untuk mengembangkan inovasi teknologi dan ekonomi digital, khusunya bagi para pelaku inovasi yang terhalang bahkan terjerat oleh peraturan. Di sisi lain, otoritas hukum kita juga belum memahami secara komprehensif tentang pengembangan teknologi dan proses inovasi. Maka jadilah kasus IM2 Indosat, kasus mobil listrik, dan yang paling actual adalah kasus inovator Go-Jek.

Kasus terakhir ini terhalang oleh undang-undang tentang lalu lintas dan transportasi yang kondisinya belum diadaptasi dengan kemajuan jaman.

Indonesia Broadband Plan

Pemerintah memiliki sederet program untuk mewujudkan Indonesia Broadband Plan. Ini merupakan layanan aksesbroadbandatau pita lebar bergerak kepada masyarakat. Dalam dokumen Rencana Pita Lebar Indonesia (RPI),broadband diartikan sebagai sistem akses internet dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung. Sistem ini berkemampuan tripple playatau tiga layanan dalam satu paket yakni telepon, akses internet kecepatan tinggi, dan televisi.

Berdasarkan Broadband Progress Report 2015 yang dijadikan acuan oleh Federal Communication Commision (FCC), Amerika Serikat, broadband diberi batasan sebagai koneksi internet berkecepatan minimal antara 4 Mbps hingga 25 Mbps untuk pengunduhan data dan minimal antara 1 Mbps hingga 3 Mbps untuk pengunggahan data.

Lewat teknologi broadband, proses akses berbagai data dan informasi seperti audio, gambar, teks, video, termasuk streaming, serta komunikasi real-time melalui webcam, videocall atau videoconference, bisa dilakukan dengan lebih cepat dan murah.

Salah satu program yang telah dirampungkan pemerintah adalah proses refarming frekuensi 1800 MHz. Proses itu merupakan salah satu upaya Kominfo selaku regulator untuk menata industry telekomunikasi supaya lebih efisien yang pada akhirnya konsumen bisa menikmati hasil layanan telekomunikasi yang lebih baik.

Selama ini tarif layanan broadband di Indonesia masih mahal dan terjadi disparitas yang lebar dengan tarif International Telecommunication Union (ITU), yakni tidak lebih dari 5% terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita sebuah negara. Sedangkan harga layanan broadband Indonesia saat ini sekitar 7,4% dari PDB per kapita. Program percepatan penyediaan layanan akses broadband melalui ketersediaan 4G LTE melibatkan lima operator seluler di Indonesia, yaitu Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL, Hutchison 3 Indonesia dan Smartfren.

Terkait dengan teknologi 4G LTE pemerintah juga mendorong para operator untuk membangun ekosistem digital yang meliputi layanan aplikasi yang memberi manfaat bagi masyarakat. Selama ini, ada masalah terkait dengan kecepatan koneksi internet di Indonesia yang masih rendah Berdasarkan laporan State of the Internet yang dirilis Akamai Technologies pada akhir tahun 2014 lalu, kecepatan koneksi internet Indonesia terendah di Asia Pasifik.

Kecepatan rata-rata akses internet 1,9 Mbps. Bandingkan dengan kecepatan akses internet tertinggi di kawasan Asia Pasifik, seperti Korea Selatan (22,2 Mbps), Hong Kong (16,8 Mbps), dan Jepang (15,2 Mbps).

Cetak1.000 Teknopreneur

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedang menyusun panduan investasi yang dapat menjadi platform bagi perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Ini merupakan upaya dalan mengantisipasi berkembangnya industri digital global dan mendorong perkembangan industri digital di Tanah Air supaya punya kemampuan untuk mencegah fenomenasoftware is eating the world. Secara sederhana, ekonomi digital didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital.

Ada juga yang berpendapat bahwa ekonomi digital merupakan kovergensi antara komunikasi, komputasi, dan informasi. Menggenjot ekonomi digital bisa efektif jika ada pembenahan ekosistem di dalam negeri bagi warganegara yang selama ini menggeluti inovasi. Ekosistem tersebut memiliki arti yang signifikan bagi kemajuan Indonesia jika mengedepankan star t-up nation yang berupa usaha-usaha rintisan inovasi di segala lini.

Indonesia memerlukan banyak karya inovasi produk maupun inovasi proses bisnis. Dengan jumlah penduduk sekitar 252 juta jiwa dan pengguna internet 93,4 juta jiwa, potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar dan berpeluang menjadi terdepan di Asia Tenggara. Kita patut menyimak kajian Bank Dunia yang menyatakan bahwa 1% penetrasibroadband dapat mereduksi angka pengangguran hingga 8% dari angkatan kerja. Bank Dunia juga menyatakan jika pemerintah mampu melakukan 10 % penetrasi broadband itu setara dengan peningkatan sekitar 1,38% pertumbuhan ekonomi nasional.

Indonesia memerlukan banyak karya inovasi produk maupun inovasi proses bisnis. Dengan jumlah penduduk sekitar 252 juta jiwa dan pengguna internet 93,4 juta jiwa, potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar dan berpeluang menjadi terdepan di Asia Tenggara. Kita patut menyimak kajian Bank Dunia yang menyatakan bahwa 1% penetrasibroadband dapat mereduksi angka pengangguran hingga 8 dari angkatan kerja. Bank Dunia juga menyatakan jika pemerintah mampu melakukan 10% penetrasi broadband itu setara dengan peningkatan sekitar 1,38% pertumbuhan ekonomi nasional.

Menkominfo Rudiantara memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan total valuasi US$ 130 miliar atau sekitar Rp 1.756 triliun. Salah satu langkah yang mesti dilakukan pemerintah adalah mencetak1.000 teknopreneur pada 2020 dengan total valuasi US$ 10 miliar atau sekitar Rp 138 triliun.

Indonesia perlu mencontoh Tiongkok dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi digital. Selama 2015 Tiongkok menjadi Negara dengan nilai transaksi e-commerce terbesar. Sampai akhir September 2015 lalu transaksi di negeri Panda tersebut mencapai sekitar US$ 562,7 miliar AS atau sekitar 7.775 triliun rupiah. Peringkat kedua dan ketiga Negara transaksi e-commerce terbesar tahun ini ditempati Amerika Serikat dan Inggris. Nilai transaksinya US$ 349 dan US$ 93,9. Ada pun peringkat keempat serta kelima disabet Jepang dan Jerman (US$ 79,3 miliar dan US$ 74,4 miliar).

Di era ekonomi kreatif, infrastruktur e-commerce dan segenap aktivitas ekonomi dengan sendirinya har us disesuaikan dengan karakteristik ekonomi kreatif, yaitu adanya basis pengetahuan yang menunjang inovasi. Program nasional pengembangan ekonomi kreatif perlu platform yang tepat. Dengan demikian kinerja ekonomi kreatif di negeri ini bisa terwujud dengan baik. Program lembaga inovasi daerah hendaknya difokuskan kepada produk inovatif lokal berupa kerajinan dengan kriteria kriya unggulan. Bermacam kriya unggulan daerah mestinya mampu menerobos pasar global secara kontinu dengan bantuan e-commerce.

%d blogger menyukai ini: