Perluas Kerja Sama Uni Eropa

Penulis : Bimo Sasongko
Sumber : http://www.koran-jakarta.com/perluas-kerja-sama-uni-eropa/
Tanggal : 08/11/2018

Oleh Bimo Joga Sasongko

Tulisan Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia, Vincent Guérend, di Koran Jakarta (6/11) berjudul “Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan Bangsa” patut diapresiasi. Konten kerja sama dengan UE perlu diperluas cakupannya. Dubes Vincent menyatakan UE sepenuhnya mendukung fokus pemerintah Indonesia yang tengah mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Perlu menyegarkan kembali bentuk kerja sama, utamanya terkait hasil kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke UE. Gagasan dan inisiatif Dubes UE memiliki arti penting untuk meneguhkan persada Indonesia di jantung Eropa. Persada itu meliputi aspek sumber daya manusia (SDM), produk, komoditas, dan kebudayaan.

Selama ini, Indonesia belum optimal meneguhkan semau itu. Kita masih kalah dibanding negara Asia lain seperti Korea Selatan, Tiongkok, atau India. Hal itu terlihat dari jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Eropa masih kalah jumlahnya dari ketiga macan Asia tersebut.

Indonesia perlu lebih banyak lagi mengirimkan SDM ke jantung Eropa untuk belajar di perguruan tinggi terkemuka maupun untuk mempelajari pengembangan profesi masa depan dan sistem ketenagakerjaan. Adamya PCA (Partnership Cooperation Agreement) antara Indonesia dan UE perlu dikonkretkan terutama terkait pengembangan SDM agar memiliki daya saing global.

UE sangat strategis bagi Indonesia sebagai tempat pengembangan mutu SDM, terutama SDM teknologi dan industri. UE juga sangat penting untuk dijadikan momentum pembelajaran ketenagakerjaan. Salah satu negara UE yang menjadi kiblat pendidikan vokasional adalah Jerman. Keberhasilan Jerman menata sistem ketenagakerjaan sehingga menjadi yang terbaik di Eropa dan dunia. Ini patut dicontoh otoritas ketenagakerjaan Indonesia.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Jerman beberapa waktu lalu kini perlu dikonkretkan lewat kerja sama dengan perusahaan terkemuka. Bentuk kerja sama itu terkait alih teknologi pembangkitan energi dan teknologi logistik kelautan dari Jerman yang selama ini unggul. Kerja sama seperti itu tentunya melibatkan pengembangan SDM.

Saatnya Indonesia mencontoh Jerman terkait pendidikan kejuruan dan penyelenggaraan balai latihan kerja untuk menopang sektor industri. Model pendidikan kejuruan di Jerman yakni duales system telah sukses dan menjadi model ideal dunia. Sangat tepat agenda Presiden Jokowi yang meninjau pusat pendidikan keterampilan di Siemenstadt. Hal itu bisa dijadikan acuan bagi kementerian pendidikan dan kementerian ketenagakerjaan.

“Dual System”

Negara UE sedang menerapkan pendidikan kejuruan dengan sistem mutakhir untuk mengatasi pengangguran kaum muda. Jerman tidak pernah didera masalah pengangguran yang hebat karena memiliki sistem pendidikan kejuruan bernama duale ausbildung. Atau di kalangan internasional disebut sebagai duales system.

Pada prinsipnya, dalam sistem tersebut para siswa langsung belajar praktik di perusahaan. Pelajaran teori di sekolah dan praktik kerja di perusahaan mendapat bobot sama. Contoh, perusahaan otomotif Volkswagen telah sukses merekrut ribuan calon tenaga kerja dari seluruh dunia untuk mengikuti duales system pendidikan. Hingga kini Volkswagen giat menerapkan sistem itu di semua cabangnya negara lain.

Sejak 2012, Menteri Pendidikan Jerman Annette Shavan menandatangani kerja sama dengan berbagai negara untuk mengadopsi sistem tersebut. Kerja sama itu menjadikan ribuan pemuda ikut serta dalam program pertukaran magang. Di negara-negara mitra akan dibangun 30 jaringan pendidikan kejuruan regional.

Target kerja sama tadi sampai tahun 2020 diharapkan 80 persen anak muda UE bisa mendapat pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri di sana. Mestinya Indonesia juga tidak ketinggalan dengan hal tersebut. Perlu kerja sama baik oleh pemerintah maupun konsultan pendidikan internasional di Indonesia.

Jerman juga sangat terbuka dalam ketenagakerjaan. Ada kebijakan unik untuk mengundang pekerja asing ke Jerman dengan cara pengakuan ijazah di bidang pekerjaan tertentu. Juga dengan adanya undang-undang yang memberikan insentif kepada tenaga kerja asing berkualifikasi dari negara-negara non-UE.

Sistem pengembangan profesi dan ketenagakerjaan di Jerman sangat tepat bagi Indonesia menyongsong bonus demografi. Jerman sangat teliti dalam memproyeksikan angkatan kerjanya. Apalagi ada ancaman menurunnya jumlah penduduk sampai tahun 2030 menjadi sekitar 77 juta. Selanjutnya, sampai tahun 2060 menjadi 65 juta. Dengan demikian, ini dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi dan memperumit pembiayaan jaminan sosial di Jerman.

Pemerintah Jerman sadar, jika program ketenagakerjaan tidak dikelola secara totalitas, negerinya pada 2030 diprediksi akan kekurangan enam juta tenaga kerja. Tentunya itu akan mengancam pertumbuhan ekonomi dan kapasitas inovasi nasional di waktu mendatang.

Pertumbuhan home industry di Jerman menyebabkan perlu ratusan ribu tenaga kerja berkualifikasi dari luar negeri setiap tahunnya. Bahkan, Menteri Tenaga Kerja Jerman, pada saat itu Ursula von der Leyen, sering mengeluh. Untuk memenuhi kondisi tadi ternyata membutuhkan waktu cukup lama. Kondisi ini menunjukan, pengembangan industri kecil di Jerman sangat berhasil sehingga bisa menjadi pilar perekonomian bersama perusahaan besar.

Adanya Partnership Cooperation Agreement antara Indonesia dan UE perlu disertai langkah konkret. Salah satu langkah konkret itu sebaiknya terkait skema offset atau imbal balik dari perusahaan besar Eropa yang mendapatkan kontrak dari Indonesia, yakni memberikan beasiswa bagi pemuda Indonesia untuk belajar di perguruan tinggi Eropa atas biaya perusahaan tersebut.

Sederet belanja yang mengandung teknologi canggih sebaiknya disertai dengan sistem offset. Apalagi produk yang dibeli terkandung masalah klasik, yakni sulitnya optimasi penggunaan dan perawatan yang membutuhkan biaya dan daya dukung SDM teknologi yang mumpuni. Belanja BUMN seperti PT Garuda Indonesia (Persero) yang setiap tahun menyiapkan belanja modal atau Capex (Capital Expenditure) sekitar 500 juta dollar AS setara 6,8 triliun rupiah untuk ekspansi bisnis perseroan dan anak usaha juga harus memakai skema offset. Belanja Garuda tersebut antara lain pembelian pesawat untuk Garuda dan Citilink dari Prancis, Airbus A330.

Penulis Lulusan FH Pforzheim Jerman