“KONSESI, TANAH DAN PBB”

Penulis : Fahmi Amhar
Sumber : KORAN KEDAULATAN RAKYAT
Tanggal : 04/03/2019

IABIE IN MEDIA
Prof. Dr. Fahmi Amhar
OFP 3 Austria
Anggota Dewan Pakar IABIE

Prof. Dr. Fahmi Amhar, menuliskan gagasannya mengenai "KONSESI, TANAH DAN PBB" di:

KORAN KEDAULATAN RAKYAT
Hal 11 Kolom Opini

IABIE terus mendominasi pergulatan pemikiran di tanah air.

Irwan Prasetyo,
Sekjen


Kalau reformasi pertanahan memang serius akan dilakukan, maka semestinya tak cuma konsesi tanah-tanah hak seperti HGU yang di bawah Kementerian ATR/BPN yang ditata ulang, namun juga tanah-tanah di Kawasan Hutan yang merupakan otoritas Kementerian Kehutanan, beserta seluruh pajak-pajaknya.


Oleh: Prof Dr Fahmi Amhar (Peneliti Utama Badan Informasi Geospasial, Anggota Dewan Pakar IABIE)

MuslimahNews, ANALISIS — Debat Capres kedua yang lalu membuka kembali isu pertanahan. Bermula dari capres nomor urut 01 menyindir kepemilikan lahan ratusan ribu hektar dari capres nomor urut 02. Dan Prabowo mengaku menguasai tanah di sejumlah tempat yang berstatus HGU atau milik negara, serta tertib dibayar pajaknya.

HGU diberikan pada lahan di luar kawasan hutan untuk usaha perkebunan atau pertambangan. Arahan tanah yang dapat untuk perkebunan atau pertambangan diatur oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Luasan lahannya tergantung izin lokasi.

Dalam UU Pokok Agraria (UU 5/1960) status HGU dapat berlaku sampai 35 tahun. Status itu bisa diperpanjang 25 tahun, atau total masa berlaku bisa mencapai 60 tahun. Setelahnya, tanah itu kembali kepada negara.

Dalam kawasan hutan, konsesi hutan diberikan dalam bentuk Izin Hak Penguasaan Hutan (HPH). Selain itu di sejumlah area terdapat juga Izin Pinjam Pakai untuk fungsi di luar kehutanan, semisal untuk infrastruktur atau pertambangan.

Menurut BPS, tutupan hutan di Indonesia tahun 2014 tinggal 96.490.800 hektar, sedang non hutan 91.427.500 hektar. Padahal luas kawasan hutan 2015 menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah 125,9 juta hektar. Ini artinya, hampir 30 juta hektar kawasan hutan sudah tidak memiliki tutupan hutan. Jumlah yang sangat besar, dan kabar buruk untuk kelestarian lingkungan hidup.

Di kawasan hutan sendiri, menurut BPS pada 2016 ada 19.301.581 hektar areal HPH oleh 268 perusahaan, agak sedikit turun dibandingkan tahun 2006 pernah mencapai 28.424.883 hektar oleh 275 perusahaan.

Di luar kawasan hutan, pemberian hak atas tanah (termasuk HGU) adalah kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Upaya sertifikasi tanah dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) memang diharapkan memberi kepastian hukum kepemilikan atas tanah. Namun tanpa disertai bekal kecerdasan finansial yang cukup, dalam waktu singkat sertifikat tanah itu akan diagunkan ke dunia finansial untuk mendapatkan “modal”, yang pada akhirnya dapat memicu lepasnya tanah itu ke para kapitalis. PTSL ini memang diharapkan mengurangi kasus tumpang tindih hak atas tanah, namun belum esensi dari landreform.

Kemudian, selama ini terhadap tanah dengan hak, akan dipungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak tersebut memperhatikan Luas Tanah, Luas Bangunan dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Banyak fakta di lapangan yang sudah berubah, misal Luas Bangunan sudah bertambah, tetapi pajaknya masih dengan data lama. Andaikata pemerintah menggunakan citra satelit setahun terakhir untuk update PBB terbaru, tentu PBB yang diperoleh dapat jauh lebih tinggi. Ini antara lain dibuktikan Pemkot Manado, sehingga mereka mendapat penghargaan Bhumandala tahun 2017.

Dulu, sewaktu seluruh PBB masih diurus langsung Ditjen Pajak, sebenarnya mereka pernah membeli citra resolusi tinggi Quickbird seluruh Indonesia. Namun tatkala urusan PBB diserahkan ke Pemerintah Daerah, hanya pengelolaannya yang dialihkan, sedangkan tenaga ahli, teknologi dan data termutakhirnya agak ketinggalan. Baru akhir-akhir ini, Ditjen Pajak mencoba lagi mencermati data PBB perkebunan besar, karena masih menjadi kewenangannya.

Saat ini, baik informasi HPH, HGU bahkan PBB masih amat tertutup. Walhasil, masyarakat sulit ikut membantu memantau tanah-tanah yang dikuasai segelintir pihak, kurang berfaedah bagi sekitar, dan bahkan berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan.

Kalau reformasi pertanahan memang serius akan dilakukan, maka semestinya tak cuma konsesi tanah-tanah hak seperti HGU yang di bawah Kementerian ATR/BPN yang ditata ulang, namun juga tanah-tanah di Kawasan Hutan yang merupakan otoritas Kementerian Kehutanan, beserta seluruh pajak-pajaknya.

Dengan demikian, ke depan, Indonesia akan memiliki tata kelola sumberdaya lahan yang lebih berkeadilan dan ramah lingkungan.[]Harian Kedaulatan Rakyat (Yogya), 9 Maret 2019.

Referensi:
http://infopublik.id/read/259865/luas-kawasan-hutan-indonesia-1259-juta-hektare-.html)
https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/04/1101/luas-areal-perusahaan-hak-pengusahaan-hutan-ha-2004-2016.html