Impor Rektor dan APK Mahasiswa

Penulis : Bimo Sasongko
Sumber : Investor Daily
Tanggal : 30/08/2019

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menargetkan wacana impor rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi negeri (PTN) bisa diterapkan pada 2020 mendatang. Saat ini pihaknya masih menyusun beberapa peraturan untuk menunjang kebijakan tersebut. Bagi perguruan tinggi yang sudah siap menerima rektor asing akan diberi insentif berupa tambahan anggaran operasional. Menristekdikti tidak mempermasalahkan banyaknya pro dan kontra soal wacana mempekerjakan rektor dan tenaga pengajar di universitas yang bukan berasal dari Indonesia. Bahkan ketidaksetujuan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menurutnya bukan masalah. Wacana impor rektor dan dosen asing serta kebijakan pembukaan universitas asing sangat kontradiktif terkait dengan masih rendahnya angka partisipasi kasar (APK) mahasiswa di Indonesia saat ini. Tak kurang dari Presiden Joko Widodo meminta pihak perbankan untuk mengeluarkan produk finansial baru berbentuk student loan atau kredit pendidikan. Fasilitas pembiayaan tersebut sangat efektif untuk membantu mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Selain itu, student loan bisa juga dimanfaatkan untuk pembiayaan mahasiswa yang berhasil meraih kesempatan kuliah gratis di perguruan tinggi terkemuka di luar negeri tetapi memiliki hambatan biaya akomodasi. Skema kredit mahasiswa jangan memberatkan dan tidak berisiko terjadinya kredit macet di kemudian hari. Kredit mahasiswa bisa mendongkrak angka partisipasi kasar mahasiswa di negeri ini yang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Jumlah perguruan tinggi (PT) di Indonesia sudah banyak namun tidak berbanding lurus dengan minat APK masyarakat. APK domestik merupakan jumlah penduduk rentang usia 19-23 tahun yang belajar di PT dibagi dengan rentang usia tersebut yang seharusnya belajar di PT. Kini APK Indonesia ke PT sebesar 29%. Sebagai perbandingan, APK di Korea Selatan mencapai 80%, Malaysia 40%, Thailand 54%, Singapura 78%. Saat ini terdapat 4.550 perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta. Jika nanti memperhitungkan universitas asing, semakin menambah jumlah PT di negeri ini. Jika biaya kuliah di universitas asing terlalu mahal bisa turut mendongkrak APK di Indonesia. Universitas asing bisa beroperasi dengan biaya yang murah jika mengedepankan sistem kuliah daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Untuk itu perlu peraturan soal pendidikan jarak jauh atau e-learning perguruan tinggi yang sesuai perkembangan zaman. Jumlah PT banyak tetapi APK kecil disebabkan 70% PT berdaya tampung sedikit. Sebagai perbandingan, PT di negara-negara Uni Eropa hanya ada sekitar 2.000-an perguran tinggi. Bahkan, jika dibandingkan dengan Tiongkok, jumlah PT di Tanah Air masih lebih banyak. Jumlah PT di negeri tirai bambu itu hanya sekitar 2.824, padahal penduduknya beberapa kali lipat lebih banyak dibanding Indonesia. Pemerintah harus bisa mendongkrak APK, tetapi tanpa melupakan kualitas pada semua tingkatan pendidikan mulai S-1 hingga S-3. Kehadiran universitas asing merupakan keniscayaan untuk mendongkrak APK. Namun begitu, kehadiranya perlu diantisipasi dan program studinya harus ditentukan secara tepat agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan peningkatan daya saing SDM bangsa. Strategi untuk mendongkrak APK juga bisa melalui usaha untuk meningkatkan jumlah pengiriman WNI kuliah ke luar negeri. Karena kualitas dan tradisi ilmiah serta keunggulan riset di universitas terkemuka dunia yang sudah tumbuh ratusan tahun tidak mungkin dicangkok atau dipindah secara instan ke Indonesia. Karena hal itu sudah berakar kuat dengan budaya bangsanya. Juga sudah bersenyawa dengan karakter dan etos kerja bangsa maju itu. Dengan demikian, kualitas PT asing yang beroperasi di Tanah Air tidak bisa sama dengan kualitas di negara asalnya. Pemerintah Indonesia harus ikut menentukan besaran biaya kuliah PT asing. Banyak alasan yang mengharuskan universitas asing bisa berbiaya lebih murah, karena beberapa perguruan tinggi terbaik dunia telah menerapkan sistem yang lebih murah dan praktis. Bahkan menawarkan seluruh mata kuliahnya secara gratis lewat internet. Perkembangan TIK sangat berpengaruh terhadap sistem perkuliahan di perguruan tinggi dunia. Dengan demikian, tarif atau biaya PT asing yang beroperasi di Tanah Air hendaknya jangan terlalu mahal. Jangan sampai biaya kuliah PT asing lebih mahal dibandingkan dengan jika pemuda Indonesia kuliah langsung ke luar negeri. Apalagi fakta menunjukkan jika mereka langsung belajar di LN bisa lebih banyak mendapatkan nilai tambah dan lebih adaptif dengan kemajuan zaman. Kini kita bisa melihat bahwa proses perkuliahan dan materi pelajaran dapat diunduh secara mudah. Bahkan, Massachusetts Institute of Technology (MIT) telah menyediakan ribuan materi mata kuliah secara gratis. Mata kuliah itu bisa diunduh secara rinci dan lengkap di internet. Langkah di atas juga terjadi di Yale University. Fenomena yang lebih menarik adalah penerapan teknologi Youtube yang bisa menghadirkan suasana ruang kuliah di tempat tinggal masing-masing. Terobosan yang progresif juga dilakukan oleh Rice University dengan membuat sebuah sistem yang disebut Connexions. Dengan sistem ini, para pengajar atau dosen di seluruh dunia, boleh mengunggah materi kuliah mereka serta menyebarkannya lewat internet. Kehadiran universitas asing merupakan bentuk bisnis dan investasi global yang berorientasi kepada mencari keuntungan. Inilah bentuk liberalisasi pendidikan tinggi sebagai konsekuensi dari Indonesia menjadi anggota World Trade Organization (WTO). Liberalisasi perguruan tinggi berlaku sejak ratifikasi atau kesediaan dalam menandatangani General Agreement on Trade in Services (GATS), yaitu perjanjian mengenai perdagangan dan jasa bagi anggota WTO. Dengan demikian, pemerintah perlu mengarahkan investasi tersebut agar tidak merugikan masyarakat dalam meraih masa depan lewat proses perkuliahan yang optimal. Dengan dibukanya pintu liberalisasi pendidikan tinggi maka muncul produk kebijakan pendidikan tinggi yang mengarah pada pereduksian atau hilangnya peran pemerintah. Di lain pihak terjadi pembesaran peran masyarakat dalam pembiayaan pendidikan tinggi dan pemberian otonomi penuh kepada lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan.